Didi pun menginginkan hubungan antara PT TIMAH, pemerintah, dan masyarakat penambang terus dirawat melalui komunikasi yang terbuka serta kerja sama yang baik. Sebab, perkara yang dihadapi penambang rakyat menurutnya bukan sebatas harga timah, tetapi juga berkaitan dengan wilayah penambangan, kepastian dalam menjalankan usaha, hingga jaminan sosial bagi penambang.
“Harapan saya PT TIMAH tetap bersinergi dengan masyarakat dengan baik, baik itu soal harga maupun urusan lainnya, jaminan sosial atau tentang penambang. Itu harus dipikirkan agar ke depan tetap berjalan bersama,” ujarnya.
Ia memandang setiap persoalan sepatutnya dicari penyelesaiannya melalui pembicaraan dan musyawarah, sehingga perbedaan yang ada tidak berkembang menjadi tindakan anarkis.
“Apa yang kurang dari penambang, apa yang kurang dari PT TIMAH, harus dibicarakan. Baik masalah lahan tambang, perkembangan ekonomi, maupun jaminan sosial bagi penambang. Itu harus disinergikan,” katanya.
Dialog dan Musyawarah Diharapkan Membuka Jalan
Mengenai aksi penyampaian aspirasi masyarakat, Didi memandang hal tersebut lahir dari keresahan ketika jalan penyelesaian belum menemukan titik temu. Meski demikian, ia tetap menaruh keyakinan bahwa pertemuan dan dialog merupakan jalan yang lebih baik untuk menyelesaikan persoalan.
“Saya sedih sebenarnya dengan aksi kemarin. Sedih karena PT TIMAH itu punya kita sendiri. Tapi masyarakat juga merasa tidak punya jalan lain. Kalau jalan sudah buntu, akhirnya seperti balon yang pecah,” ujarnya.
Ia berharap masyarakat dan perusahaan dapat bertemu dalam satu meja pembicaraan untuk mencari penyelesaian secara baik. Dengan demikian, jalan keluar yang dihasilkan diharapkan dapat memberi manfaat kepada kedua belah pihak.
“Kalau mereka ketemu dan dicari baik-baik, saya yakin akan menghasilkan sesuatu yang baik bagi PT TIMAH maupun masyarakat. Jadi tidak ada yang dirugikan,” katanya.
