Pangkalpinang, lawangpos.com – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Hidayat Arsani, memimpin Rapat Koordinasi Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Provinsi Kepulauan Babel sebagai tindak lanjut hasil kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Kepulauan Babel.
Rapat koordinasi tersebut berlangsung di Ruang Pasir Padi, Kantor Gubernur Babel, Kamis (7/5/2026), dengan membahas sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian bersama.
Bahas RTRW dan Tata Kelola Pertambangan
Dalam rapat itu, pembahasan difokuskan pada penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), pengelolaan wilayah pertambangan, serta percepatan reforma agraria guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Dalam arahannya, Gubernur Hidayat Arsani menegaskan bahwa berbagai isu strategis tersebut sangat penting dibahas karena menjadi landasan utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah ke depan.
“Dalam rakor ini kita mencari titik terang berapa jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada di Babel ini, baik IUP PT Timah juga swasta,” kata Gubernur Hidayat Arsani dalam rakor tersebut.
Menurutnya, rapat koordinasi tersebut juga menjadi langkah awal untuk melakukan inventarisasi secara menyeluruh terhadap aset daerah serta tata ruang di Provinsi Kepulauan Babel yang selama ini dinilai belum tertata secara optimal.
Inventarisasi IUP dan Tata Ruang
Hidayat Arsani menjelaskan, pemerintah daerah ingin mengetahui secara pasti berbagai persoalan tata ruang dan pertambangan, mulai dari tumpang tindih lahan hingga keberadaan IUP yang bersentuhan dengan kawasan hutan lindung maupun hutan produksi.
“Rakor ini untuk menginventarisir seluruh aset Babel dan tata ruang. Contohnya, berapa yang tumpang tindih, berapa IUP yang tidak produktif dan IUP yang bersentuhan dengan hutan lindung, dan hutan produksi. Itu kita mau inventarisasi dan akan kita bawa ke panitia khusus DPR RI,” jelasnya.
Dorong Pembangunan Berkelanjutan
Gubernur Hidayat Arsani juga meminta seluruh bupati dan wali kota se-Provinsi Kepulauan Babel agar segera melakukan pengecekan tata ruang di wilayah masing-masing setelah rapat koordinasi tersebut.
Melalui rapat koordinasi itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat di daerah itu. (Rz)
