PANGKALPINANG – Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang kembali memperoleh pengakuan. Tiga organisasi perangkat daerah (OPD) berhasil meraih penghargaan atas capaian pelayanan publik dengan kategori baik berdasarkan hasil penilaian Ombudsman RI.
Penghargaan tersebut diberikan kepada Dinas Sosial Kota Pangkalpinang, RSUD Depati Hamzah, dan SMP Negeri 1 Pangkalpinang dalam Acara Apresiasi dan Penghargaan kepada Pimpinan serta Pengawal Unit Pelayanan Publik yang digelar di Smart Room Center Lantai 2 Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Rabu (24/6/2026).
Menjaga Semangat Pelayanan kepada Masyarakat
Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, menyampaikan apresiasi atas prestasi yang berhasil diraih ketiga instansi tersebut.
Ia menilai penghargaan dari Ombudsman RI menjadi bukti bahwa mutu pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang terus mengalami kemajuan dari waktu ke waktu.
“Penghargaan ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Jangan cepat berpuas diri, karena harapan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah juga terus meningkat,” ujar Saparudin.
Menurutnya, pelayanan publik merupakan gambaran nyata kehadiran pemerintah yang langsung dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Karena itu, seluruh perangkat daerah diharapkan mampu bekerja secara profesional, sigap dalam merespons kebutuhan masyarakat, serta memberikan jalan keluar atas berbagai persoalan yang dihadapi warga.
Mendorong Pelayanan yang Tepat dan Berkeadilan
Khusus kepada RSUD Depati Hamzah, Saparudin mengingatkan pentingnya memberikan layanan kesehatan yang setara bagi seluruh masyarakat tanpa memandang kondisi ekonomi.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah kota telah menyiapkan dukungan anggaran agar masyarakat yang berada pada kelompok desil 1 hingga desil 5 tetap memperoleh akses terhadap layanan kesehatan yang dibutuhkan.
Sementara itu, kepada Dinas Sosial, Khotaman Barkah menegaskan pentingnya ketelitian dan ketepatan dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat penerima manfaat.
Menurutnya, pembaruan data penerima bantuan perlu dilakukan secara berkala agar bantuan yang disalurkan pemerintah benar-benar diterima oleh warga yang berhak.
Selain itu, ia meminta seluruh OPD menjadikan penghargaan yang diperoleh sebagai pemacu untuk terus menghadirkan pelayanan yang semakin baik, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Tujuan akhirnya bukan sekadar mendapatkan penghargaan, tetapi memastikan masyarakat merasakan pelayanan yang cepat, mudah, dan berkualitas,” katanya.
Melalui penghargaan tersebut, Pemerintah Kota Pangkalpinang berharap semangat pelayanan prima semakin mengakar di seluruh perangkat daerah sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terus terjaga dan meningkat. (Rz)
