Lewati ke konten utama
Lawang Pos
★★★★★ Official app

Menuju Desa Sadar HAM 2027, Pemkot Pangkalpinang Perkuat Koordinasi Bersama Kanwil KemenHAM Babel

Share:
Jajaran Pemerintah Kota Pangkalpinang mengikuti rapat pembahasan objek Desa Sadar Hak Asasi Manusia (HAM) Tahun Anggaran 2027 secara virtual bersama Kanwil KemenHAM Kepulauan Bangka Belitung melalui Zoom Meeting, di Ruang SRC Kota Pangkalpinang, Rabu (18/11/2026).
1 / 5
PANGKALPINANG – Pemerintah Kota Pangkalpinang mulai mematangkan persiapan penetapan objek Desa Sadar Hak Asasi Manusia (HAM) untuk Tahun Anggaran 2027. Upaya ini diarahkan untuk memperkuat pemahaman dan penerapan nilai-nilai hak asasi manusia di tingkat desa, sehingga keberadaan program tersebut tidak hanya sebatas pemenuhan administrasi, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pembahasan tersebut berlangsung pada Rabu (18/11/2026) melalui kegiatan Pembahasan Objek Desa Sadar HAM Tahun Anggaran 2027 bersama Pemerintah Kota Pangkalpinang. Kegiatan ini dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) serta dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kanwil KemenHAM) Kepulauan Bangka Belitung, Suherman, melalui pertemuan virtual Zoom.

Dalam arahannya, Suherman menekankan bahwa keberhasilan program Desa Sadar HAM membutuhkan komitmen dan kerja sama yang kuat antara Kanwil KemenHAM dan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Menurutnya, sinergi menjadi unsur penting dalam memastikan setiap tahapan program berjalan sesuai tujuan. Pemerintah daerah diharapkan mengambil peran aktif, mulai dari proses pembahasan, pengusulan objek, hingga mendukung pelaksanaan program di wilayah yang menjadi sasaran.

Dukungan pemerintah kota tidak cukup hanya melalui keterlibatan dalam kegiatan koordinasi, tetapi juga perlu diwujudkan dalam langkah nyata dan kesinambungan kerja sama antarpihak. Dengan demikian, upaya membangun kesadaran HAM dapat berjalan lebih terarah dan menjangkau masyarakat secara langsung.

Pengusulan Harus Berdasarkan Kriteria Substantif

Selain memperkuat sinergi, Suherman juga mengingatkan agar penentuan objek Desa Sadar HAM tidak semata-mata mengejar pencapaian administratif maupun kegiatan seremonial.

Setiap wilayah yang diusulkan harus terlebih dahulu memenuhi kriteria substantif serta indikator yang telah ditetapkan. Proses pengusulan perlu memperhatikan kondisi dan kebutuhan masing-masing desa, sehingga penetapan objek benar-benar mencerminkan kesiapan wilayah dalam mengembangkan nilai-nilai penghormatan terhadap HAM.

Pemenuhan indikator tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa program tidak hanya menghasilkan penetapan atau predikat tertentu, tetapi juga memiliki dasar pelaksanaan yang jelas dan sesuai dengan persoalan yang dihadapi masyarakat.

Karena itu, Pemerintah Kota Pangkalpinang diharapkan dapat melakukan pencermatan terhadap wilayah yang akan diusulkan, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta kesesuaian kondisi daerah terhadap persyaratan program.

Pendekatan tersebut diperlukan agar pelaksanaan Desa Sadar HAM memiliki arah pembinaan yang tepat, sekaligus mendorong pemerintah di tingkat desa untuk semakin memahami tanggung jawabnya dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat.

Dorong Kesadaran HAM hingga Tingkat Masyarakat

Hal lain yang menjadi perhatian Suherman dalam pembahasan tersebut ialah pentingnya memastikan dampak nyata dari pelaksanaan program Desa Sadar HAM. Tujuan akhirnya bukan sekadar menetapkan suatu wilayah sebagai objek program, melainkan membangun kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Pemahaman terhadap HAM diharapkan dapat tumbuh dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, sosial kemasyarakatan, maupun dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan.

Dengan meningkatnya kesadaran tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami hak-hak yang melekat pada dirinya, sekaligus mampu menghormati hak orang lain. Sementara itu, pemerintah di tingkat desa diharapkan dapat menjalankan pelayanan dan kebijakan yang memperhatikan prinsip penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan hak asasi manusia.

Pembahasan ini juga menjadi ruang untuk menyamakan pemahaman antara Kanwil KemenHAM Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Kota Pangkalpinang mengenai arah serta tahapan persiapan program untuk tahun mendatang.

Melalui persiapan yang matang, pengusulan berdasarkan kriteria substantif, serta dukungan lintas sektor, Pemerintah Kota Pangkalpinang diharapkan dapat berkontribusi dalam menghadirkan lingkungan masyarakat yang semakin memahami dan menghormati nilai-nilai HAM.

Dengan demikian, Desa Sadar HAM Tahun Anggaran 2027 tidak hanya menjadi capaian dalam program pemerintahan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun kehidupan masyarakat yang lebih sadar akan hak, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap sesama. (Mb)

Sumber: lawangpos.com
Share:

Berita Lainnya

Program PUMK PT TIMAH Perkuat UMKM, Dorong Produk Lokal Menembus Pasar Lebih Luas Perkuat Kamtibmas, PT Timah Sosialisasikan Sistem Pengamanan dan Dukung Pos Satkamling di Opas

Rekomendasi Untukmu Rekomendasi Untukmu

Warta PT TimahWarta PT Timah