
APBD 2027 Rp927,44 Miliar, Pemkot Pangkalpinang Fokus Pembangunan dan Bidik PAD Rp290 Miliar
PANGKAL PINANG – Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2027 menjadi langkah penting dalam menentukan arah pembangunan kota ke depan. Dengan nilai anggaran mencapai Rp927,44 miliar, Pemerintah Kota Pangkalpinang turut membidik peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi Rp290 miliar pada tahun mendatang.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pangkalpinang dalam Rapat Paripurna Ketiga Masa Persidangan I Tahun 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pangkalpinang, Senin (16/11/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Abang Hertza, serta dihadiri Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin Masyarif, dan Wakil Wali Kota, Dessy Ayutrisna.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada DPRD atas kerja sama yang telah terjalin selama proses pembahasan. Melalui rangkaian pembahasan, pencermatan, klarifikasi, dan penyesuaian yang tidak sederhana, Nota Keuangan dan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 akhirnya mencapai kata sepakat.
“Persetujuan ini bukan hanya sekedar penyelesaian agenda kelembagaan, akan tetapi persetujuan bersama yang merupakan wujud tanggung jawab politik dan pemerintahan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia melanjutkan, dokumen APBD tersebut memuat kebutuhan pelayanan dasar, arah pembangunan kota, serta kewajiban untuk menggunakan uang publik secara tertib, tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sasaran pembangunan daerah bergerak dalam satu tarikan nafas dengan visi pembangunan Kota Pangkalpinang yaitu ‘SMART’ Seimbang, Mapan, Amanah, Rukun dan Tangguh,” katanya.
Pembangunan Berpijak pada Kebutuhan Masyarakat
Dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2027, Pemkot Pangkalpinang berkomitmen memberikan perhatian lebih serius dan terarah terhadap sejumlah agenda pembangunan yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Beberapa sektor yang menjadi perhatian meliputi peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pengelolaan persampahan, penataan pasar, serta pengembangan taman kota dan ruang terbuka publik.

Pembangunan SMP Negeri 12 Pangkalpinang juga menjadi salah satu program yang mendapat perhatian pemerintah kota. Langkah tersebut diarahkan untuk memperluas akses serta pemerataan fasilitas pendidikan bagi masyarakat.
Wali Kota Saparudin mengatakan, persetujuan APBD 2027 merupakan hasil pembahasan panjang antara pemerintah daerah dan DPRD. Ia mengingatkan agar anggaran yang telah disepakati tidak sekadar menjadi dokumen perencanaan keuangan, tetapi benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pengelolaan anggaran tidak semata-mata diukur dari besarnya serapan belanja, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Ukuran keberhasilannya bukan semata-mata seberapa besar anggaran terserap, melainkan seberapa nyata anggaran tersebut menjawab persoalan masyarakat dan memperbaiki kualitas hidup warga Kota Pangkalpinang,” ujar Saparudin kepada awak media, usai rapat paripurna, Senin (16/11/2026).
Bidik PAD Rp290 Miliar
Dari sisi pendapatan, Pemkot Pangkalpinang memasang target peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi Rp290 miliar pada 2027. Target tersebut naik sekitar Rp40 miliar dibandingkan target PAD dalam APBD induk 2026 yang sebesar Rp250 miliar.
Peningkatan pendapatan daerah itu akan diupayakan melalui optimalisasi sejumlah sumber penerimaan, termasuk dari sektor pelayanan kesehatan.
Salah satu potensi yang hendak dimaksimalkan berasal dari pengelolaan rumah sakit dan puskesmas yang telah menerapkan pola Badan Layanan Umum (BLU). Pengelolaan BLU yang semakin optimal dinilai mulai memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, terutama dari sektor rumah sakit.
Sektor kesehatan, pengelolaan BLU yang lebih optimal sekarang itu menghasilkan PAD bisa cukup signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, terutama di rumah sakit,” jelasnya.
Selain itu, Pemkot Pangkalpinang juga membidik potensi penerimaan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), termasuk transaksi yang berkaitan dengan perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) perusahaan.
Dalam postur Raperda APBD 2027, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp865,91 miliar, sedangkan total anggaran belanja dan pembiayaan dalam postur APBD mencapai Rp927,44 miliar.
Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp61,53 miliar antara proyeksi pendapatan dan total APBD yang perlu ditopang melalui komponen pembiayaan daerah.
Menanti Evaluasi Pemerintah Provinsi
Setelah memperoleh persetujuan bersama, Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk menjalani evaluasi. Tahapan tersebut menjadi bagian dari proses sebelum APBD ditetapkan menjadi peraturan daerah dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan program pembangunan Kota Pangkalpinang pada 2027.
Wali Kota pun mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengawal penggunaan anggaran agar setiap rencana pembangunan dapat terlaksana dengan baik, memberikan manfaat, serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Mari kita kawal APBD 2027 ini dengan satu komitmen anggaran harus tepat rencana, tepat pelaksanaan, tepat manfaat dan tepat pertanggungjawaban,” katanya. (Rz)











