
Pemkot Pangkalpinang Percepat Penataan Wilayah, RDTR Terintegrasi OSS Disiapkan untuk Kepastian Investasi
Langkah tersebut dibahas dalam Konsultasi Publik (KP) I RDTR dan Focus Group Discussion (FGD) I Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Wilayah Perencanaan (WP) Bukit Intan dan WP Pusat Kota Pangkalpinang yang berlangsung di Hotel Swiss-Bel, Rabu (18/11/2026).
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pangkalpinang, Juhaini, yang hadir mewakili Wali Kota Pangkalpinang, menyampaikan bahwa penyusunan RDTR merupakan tahapan penting dalam membangun tata kelola ruang kota yang lebih terarah, terukur, dan memiliki kepastian hukum.
Dua wilayah perencanaan tersebut mencakup empat dari tujuh kecamatan dan 25 dari total 42 kelurahan di Kota Pangkalpinang. Secara keseluruhan, kawasan yang menjadi cakupan perencanaan memiliki luas 4.820 hektare atau sekitar 46 persen dari luas wilayah kota.
Menurut Juhaini, keberadaan RDTR tidak hanya berfungsi sebagai panduan pembangunan kawasan, tetapi juga menjadi landasan dalam pengurusan perizinan serta memberikan kepastian bagi para pelaku usaha yang hendak menanamkan investasi.
Dokumen tersebut nantinya akan terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS), sehingga kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dapat diketahui secara lebih jelas.
“RDTR sebagai penjabaran dari RTRW Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 sekaligus menjadi pedoman perizinan dan investasi di Kota Pangkalpinang yang akan diintegrasikan dengan OSS,” demikian disampaikan Juhaini dalam sambutan Wali Kota.
Percepat Penyelesaian Dokumen Tata Ruang
Penyusunan RDTR di Kota Pangkalpinang turut memperoleh dukungan bantuan teknis dari Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Dukungan tersebut merupakan bagian dari program penyusunan 93 RDTR yang tersebar di 17 provinsi dan 46 kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2026.
Juhaini mengungkapkan, langkah penyediaan dokumen tata ruang sebenarnya telah dimulai sejak 2016. Pada periode tersebut, RDTR untuk tujuh kecamatan di Pangkalpinang telah disusun. Namun, dokumen itu belum berlanjut pada tahap penetapan peraturan daerah karena bertepatan dengan proses peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030.
“Karena itu, bantuan teknis yang kembali diperoleh pada 2026 menjadi peluang untuk mempercepat ketersediaan dokumen tata ruang yang dibutuhkan daerah.”katanya.
Dengan dukungan teknis tersebut, pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk melanjutkan penyusunan dokumen secara lebih terarah, sehingga kebutuhan pedoman pemanfaatan ruang dapat segera terpenuhi.
Keseimbangan Investasi dan Kelestarian Lingkungan
Meski kepastian investasi menjadi salah satu tujuan utama penyusunan RDTR, pemerintah menegaskan bahwa penataan ruang tidak boleh hanya bertumpu pada kepentingan pembangunan ekonomi. Aspek kelestarian lingkungan juga harus menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan pemanfaatan kawasan.
Oleh sebab itu, penyusunan RDTR turut disertai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai instrumen untuk memastikan arah pembangunan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan.
Juhaini menekankan bahwa proses penyusunan kedua dokumen tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai unsur masyarakat. Mulai dari DPRD, perangkat pemerintah daerah, kalangan akademisi, asosiasi profesi, sektor swasta, hingga masyarakat luas diharapkan dapat menyampaikan pandangan dan masukan.
Melalui konsultasi publik dan forum diskusi kelompok, berbagai kepentingan dapat dipertemukan untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kebutuhan serta persoalan penataan kawasan Bukit Intan dan pusat kota.
Dalam proses pembahasannya, Pemerintah Kota Pangkalpinang juga melibatkan Forum Penataan Ruang, kelompok kerja KLHS, pemerintah provinsi, serta tim konsultan hingga penyelesaian dokumen.
Setelah penyusunan RDTR untuk wilayah Bukit Intan dan pusat kota, pemerintah daerah merencanakan kelanjutan pekerjaan serupa secara bertahap pada tiga kecamatan lainnya.
Melalui rangkaian upaya tersebut, Pemkot Pangkalpinang berharap arah pembangunan kota dapat semakin tertata, memberikan kepastian bagi masyarakat dan investor, serta memastikan pemanfaatan lahan berlangsung sesuai peruntukannya. Dengan demikian, pertumbuhan kota dapat berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat dalam jangka panjang. (Mb)











