Polemik Label Hoaks Media, Polda Babel Tegaskan Langkah Humas Berdasarkan Diskresi Kepolisian

Surat hak jawab itu telah dikirimkan ke Kantor PWI Bangka Belitung dan diterima oleh beberapa pengurus PWI Bangka Belitung pada Jumat (13/11/26) siang.

Kabid Humas Polda Babel Kombes Pol Agus Sugiyarso, dalam siaran pers resmi, menyampaikan bahwa Polda Babel senantiasa menghormati kebebasan pers sebagai salah satu pilar penting dalam kehidupan demokrasi.

Meski demikian, Polda berharap setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap mengedepankan prinsip akurasi. Artinya, setiap keterangan maupun data hendaknya benar, tepat, sesuai fakta, telah terverifikasi, serta disajikan secara berimbang sehingga dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah jurnalistik.

Polda Babel menilai informasi yang disampaikan ke ruang publik oleh oknum wartawan dari media tertentu terkait dugaan pemukulan tersebut telah dipublikasikan tanpa melalui proses verifikasi berdasarkan data dan fakta.

Terkait hal itu, bahwa informasi awal yang belum terverifikasi dan telah tersiar ke publik itu dapat menimbulkan gangguan kamtibmas apabila tidak segera dimitigasi secara cepat dan tepat untuk meluruskan informasi sesuai data dan fakta,”kata Sugiyarso.

Polda Babel juga menyebut pemberitaan tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 6 huruf c, yang mengatur tentang pengembangan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar.

Diskresi Kepolisian Menjadi Dasar Langkah Humas

Berkenaan dengan pemberian stempel hoaks dan tidak terverifikasi, Polda Babel menjelaskan bahwa langkah yang ditempuh Bidang Humas merupakan bagian dari tindakan diskresi kepolisian.

Menurut Polda, kewenangan diskresi tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang disahkan pada Juni 2026.

Adapun dasar hukum utamanya merujuk pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Polri, yang menyebut pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri demi kepentingan umum.

Dalam kesempatan itu, Polda Babel kembali menegaskan bahwa pihaknya senantiasa terbuka terhadap kritik, masukan, serta pengawasan dari insan pers maupun masyarakat. Kendati demikian, setiap kritik diharapkan tetap disampaikan dengan berpijak pada fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami juga mengajak seluruh insan pers untuk bersama-sama menjaga ruang informasi publik agar tetap sehat, objektif, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun keresahan di tengah masyarakat,” tulis Polda Babel dalam siaran pers tersebut. (Rz)