Lewati ke konten utama
Lawang Pos
★★★★★ Official app

Kronologi Kasus Dugaan Korupsi Tata Kelola Timah Bangka Selatan: Berawal dari Kemitraan, Berujung 11 Terdakwa

Share:

PANGKALPINANG – Perkara dugaan korupsi tata kelola penambangan bijih timah PT Timah Tbk bersama mitra usaha di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Bangka Selatan menjadi salah satu perkara besar yang kini bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pangkalpinang.

Perkara yang berlangsung dalam rentang 2015–2022 tersebut menyeret 11 terdakwa, terdiri atas sembilan pengusaha atau mitra usaha pertambangan dan dua mantan pejabat PT Timah. Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendalilkan perkara ini mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp4.163.218.993.766,98 atau sekitar Rp4,16 triliun.

Bagaimana perkara ini berkembang hingga akhirnya disidangkan? Berikut rangkaian kronologinya.

2015–2022: Periode Dugaan Penyimpangan Tata Kelola

Berdasarkan konstruksi penyidikan Kejaksaan, perkara ini berkaitan dengan tata kelola penambangan bijih timah PT Timah kepada mitra usaha di wilayah IUP Bangka Selatan selama 2015–2022.

Program kemitraan pada dasarnya ditujukan untuk mendukung kegiatan jasa pertambangan. Namun, penyidik menduga mekanisme tersebut justru digunakan untuk memberikan ruang bagi aktivitas penambangan dan pembelian bijih timah yang tidak memenuhi ketentuan.

Jaksa menduga sejumlah mitra melakukan pengumpulan bijih timah dari aktivitas penambangan yang tidak memiliki legalitas memadai. Bijih tersebut kemudian dijual kepada PT Timah melalui mekanisme kerja sama yang menggunakan Surat Perjanjian (SP) dan Surat Perintah Kerja (SPK).

Dalam konstruksi perkara, transaksi diduga dilakukan berdasarkan tonase atau jumlah bijih, bukan berdasarkan imbal jasa pertambangan yang dihitung dari volume pekerjaan maupun waktu kerja.

Kejaksaan juga mengungkap dugaan adanya pembayaran fee sebesar 500 hingga 750 dolar AS per ton yang dikemas melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Seluruh rangkaian tersebut merupakan dugaan penyidik dan menjadi materi yang harus dibuktikan di persidangan.

18 Februari 2026: Sepuluh Orang Ditetapkan sebagai Tersangka

Setelah melakukan penyidikan, Kejaksaan Negeri Bangka Selatan menetapkan sepuluh orang sebagai tersangka pada 18 Februari 2026.

Penetapan tersebut diumumkan Kejaksaan pada 19 Februari 2026. Para tersangka berasal dari unsur internal PT Timah dan pihak swasta yang terlibat dalam kegiatan kemitraan.

Dalam penjelasan Kejaksaan, perkara ini merupakan pengembangan fakta yang muncul dari persidangan perkara tata niaga timah sebelumnya. Penyidik kemudian menelusuri dugaan hubungan antara pihak perusahaan, mitra usaha, dan kegiatan penambangan di wilayah IUP PT Timah Bangka Selatan.

Kejaksaan menduga penerbitan SP dan SPK kepada sejumlah mitra tidak memenuhi persyaratan, termasuk persoalan persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

26 Februari 2026: Direktur CV Diratama Menjadi Tersangka ke-11

Delapan hari setelah penetapan sepuluh tersangka, Kejaksaan Negeri Bangka Selatan kembali menetapkan seorang tersangka berinisial DI, Direktur CV Diratama.

Dengan penetapan tersebut, jumlah tersangka dalam perkara ini menjadi sebelas orang.

ANTARA News Bangka Belitung memberitakan bahwa penyidik menduga aktivitas CV Diratama pada periode 2015–2020 bukan merupakan pelaksanaan jasa pertambangan sebagaimana fungsi kemitraan, melainkan kegiatan penambangan dan penjualan bijih timah kepada PT Timah.

Kejaksaan menyatakan penetapan tersangka dilakukan berdasarkan pemeriksaan saksi, dokumen, barang bukti elektronik, serta keterangan ahli.

28 Mei 2024: Audit Kerugian Negara

Dalam perkara ini, nilai kerugian keuangan negara dihitung berdasarkan laporan hasil audit BPKP tertanggal 28 Mei 2024.

Kejaksaan menyampaikan nilai kerugian mencapai Rp4.163.218.993.766,98. Pemeriksaan ahli auditor BPKP Pusat juga dilakukan pada 28 Januari 2026.

Angka sekitar Rp4,16 triliun tersebut kemudian menjadi salah satu unsur penting dalam konstruksi perkara yang diajukan jaksa.

28 Agustus 2026: Sebelas Berkas Perkara Dilimpahkan ke Pengadilan

Setelah proses penyidikan, Kejaksaan Negeri Bangka Selatan melimpahkan sebelas berkas perkara ke Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada 28 Agustus 2026.

Sebelas berkas tersebut berkaitan dengan sebelas tersangka yang terdiri atas dua orang dari internal PT Timah dan sembilan orang dari pihak swasta atau mitra usaha.

Pelimpahan ini menandai beralihnya penanganan perkara ke tahap persidangan.

9 September 2026: Sidang Perdana Digelar

Sebanyak sebelas terdakwa mulai menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Rabu, 9 September 2026.

Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum membacakan dakwaan terhadap para terdakwa terkait dugaan korupsi tata kelola penambangan bijih timah PT Timah bersama mitra usaha di wilayah IUP Bangka Selatan periode 2015–2022.

Dari sebelas terdakwa, tujuh di antaranya mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap dakwaan jaksa.

30 September 2026: Eksepsi Tujuh Terdakwa Ditolak

Majelis Hakim Tipikor PN Pangkalpinang menolak seluruh eksepsi yang diajukan tujuh terdakwa dalam putusan sela pada Rabu, 30 September 2026.

Dengan ditolaknya eksepsi tersebut, perkara dilanjutkan ke tahap pembuktian. Jaksa kemudian menyiapkan pemeriksaan saksi, ahli, dan alat bukti lainnya.

JPU menyampaikan bahwa terdapat 45 saksi yang akan dihadirkan secara bertahap berdasarkan klaster perkara.

Oktober 2026: Pemeriksaan Ahli dan Saksi PT Timah

Memasuki Oktober 2026, persidangan berlanjut dengan pemeriksaan saksi dan ahli.

Pada 5 Oktober 2026, jaksa menghadirkan ahli dari Direktorat Teknik dan Lingkungan Kementerian ESDM untuk memberikan keterangan terkait aspek teknis pertambangan.

Dalam persidangan berikutnya, sejumlah saksi dari internal PT Timah juga dimintai keterangan. Pemeriksaan tersebut antara lain menyangkut proses kemitraan, penerbitan dokumen kerja sama, serta mekanisme operasional perusahaan.

Pada 19 Oktober 2026, persidangan kembali menghadirkan saksi dari PT Timah, di antaranya pejabat perencana operasi produksi dan pejabat yang berkaitan dengan penandatanganan program kemitraan.

Keterangan para saksi menjadi bagian dari proses pembuktian untuk mengurai bagaimana mekanisme kemitraan dijalankan selama periode perkara.

5 November 2026: Mantan GM PT Timah Ungkap Mekanisme Pembayaran Mitra

Perkembangan penting lainnya terjadi pada persidangan Kamis, 5 November 2026. Jaksa menghadirkan empat saksi dari internal PT Timah, termasuk Ahmad Syamhadi, mantan General Manager Produksi PT Timah Wilayah Bangka Belitung.

Dalam keterangannya, Syamhadi menjelaskan mekanisme pembayaran kepada mitra, termasuk pembayaran berdasarkan tonase dan metode pekerjaan pertambangan.

Ia juga menyinggung potensi praktik titip-menitip bijih timah dalam mekanisme pembayaran berdasarkan tonase. Namun, keterangannya turut memuat penjelasan mengenai kadar bijih yang rendah dan kebutuhan material dalam jumlah besar sehingga menurutnya praktik tersebut tidak mungkin dilakukan dalam kondisi yang dijelaskan.

Syamhadi menerangkan bahwa pekerjaan pertambangan memiliki metode berbeda, termasuk penggalian dan penggunaan metode hidrolik. Ia juga menjelaskan bahwa pembayaran pekerjaan dapat didasarkan pada volume atau jam kerja.

Keterangan tersebut menjadi bagian dari pembuktian yang akan dinilai bersama keterangan saksi lain, dokumen, dan alat bukti di persidangan.

Perkara Masih Berjalan, Seluruh Dakwaan Harus Dibuktikan

Hingga perkembangan persidangan pada November 2026, perkara dugaan korupsi tata kelola timah Bangka Selatan masih menjalani proses pembuktian di Pengadilan Tipikor Pangkalpinang.

Jaksa berupaya membuktikan dugaan penyimpangan dalam mekanisme kemitraan, penerbitan SP dan SPK, aktivitas penambangan, aliran bijih timah, serta mekanisme pembayaran kepada mitra usaha.

Di sisi lain, keterangan saksi dan argumentasi pihak pembela juga menjadi bagian yang harus dipertimbangkan majelis hakim.

Dengan nilai dugaan kerugian negara sekitar Rp4,16 triliun dan keterlibatan sebelas terdakwa, perkara ini menjadi ujian penting bagi proses penegakan hukum terhadap tata kelola pertambangan timah di Bangka Selatan.

Seluruh dakwaan dan dugaan perbuatan para terdakwa tetap harus dibuktikan melalui persidangan. Penentuan bersalah atau tidaknya para terdakwa merupakan kewenangan majelis hakim melalui putusan pengadilan. (Rz)

Sumber: lawangpos.com
Share:

Berita Lainnya

Mantan GM PT Timah Ungkap Mekanisme Pembayaran Mitra dalam Sidang Korupsi Timah Bangka Selatan Perkuat Kamtibmas, PT Timah Sosialisasikan Sistem Pengamanan dan Dukung Pos Satkamling di Opas

Rekomendasi Untukmu Rekomendasi Untukmu

Warta PT TimahWarta PT Timah