Bangka Selatan, lawangpos.com – Pembahasan pembaruan Dokumen Rencana Induk Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) PT TIMAH (Persero) Tbk terus berlanjut, seiring upaya menyusun program pemberdayaan yang kian selaras dengan kebutuhan masyarakat di wilayah operasional perusahaan.
Kali ini, forum konsultasi publik digelar di Kabupaten Bangka Selatan dan berlangsung di Aula Kantor Wasprod PT TIMAH, Rabu (6/5/2026), menjadi ruang temu yang mempererat dialog antara perusahaan, pemerintah daerah, perangkat desa, hingga unsur masyarakat.
Ruang Musyawarah Menyusun Arah Pemberdayaan
Forum ini diharapkan mampu melahirkan rumusan program yang lebih tepat sasaran, berkelanjutan, serta memberi dampak nyata bagi masyarakat Bangka Selatan, sekaligus sejalan dengan implementasi ESG yang dijalankan perusahaan.
Sejumlah unsur strategis turut hadir, mulai dari perwakilan Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan, Bappeda, Dinas PUPR, DKUKMINDAG, Dinas Sosial, hingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Selatan.
Selain itu, enam camat, 20 kepala desa, serta unsur pemuda dari KNPI Bangka Selatan juga ambil bagian dalam pembahasan, sehingga pandangan yang dihimpun mencerminkan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Sinergi Menjadi Kunci Utama
Department Head Corporate Communication PT TIMAH (Persero) Tbk, Anggi Siahaan, menyampaikan bahwa FGD ini sebelumnya telah dilaksanakan di Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka, serta wilayah operasional lainnya.
Ia menuturkan, forum pembaruan RIPPM menjadi momentum penting untuk menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan, terutama pemerintah daerah dan perangkat desa yang memahami kondisi wilayah secara langsung.
“FGD penyusunan pembaruan RIPPM ini dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bangka Selatan. Ini momentum yang sangat penting untuk menyerap saran dari pemerintah daerah maupun perangkat desa yang memiliki peran strategis di wilayahnya masing-masing. Sehingga bisa diintegrasikan dengan program PPM yang akan dijalankan Perusahaan” ujarnya.
Menurutnya, sinergi dan keterbukaan dari seluruh pihak menjadi kunci agar penyusunan RIPPM dapat berjalan tepat sasaran dan memberi manfaat berkelanjutan.
Lima Pilar sebagai Arah Kebijakan
Dalam pembahasan tersebut, terdapat tiga fokus utama yang menjadi perhatian, yakni menyerap aspirasi dan gagasan lokal, memaparkan capaian program sebelumnya, serta merumuskan pola kolaborasi yang lebih efektif antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat.
Agar pembahasan lebih terarah, forum dibagi ke dalam lima pilar utama pemberdayaan masyarakat, meliputi sektor pendidikan, kesehatan, peningkatan pendapatan riil masyarakat, penguatan kemandirian ekonomi, serta pelestarian lingkungan.
Melalui pendekatan ini, setiap usulan yang disampaikan diharapkan menjadi lebih terukur, fokus, dan mudah ditindaklanjuti dalam pelaksanaan program ke depan.
Harapan Nyata bagi Kesejahteraan Masyarakat
Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan, Hefi Nuranda, menegaskan bahwa pembaruan RIPPM harus benar-benar memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bukan sekadar menjadi agenda seremonial.
“Harapan kami, kegiatan FGD ini bukan hanya seremonial, tetapi benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat Bangka Selatan, mendorong kemandirian masyarakat, meningkatkan taraf hidup, dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Hefi.
Ia berharap implementasi program ke depan mampu menjangkau kebutuhan masyarakat secara nyata, terutama di wilayah yang terdampak aktivitas pertambangan, sehingga kehadiran perusahaan dapat menghadirkan manfaat yang seimbang bagi lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. (Rz)
