BANGKA – PT TIMAH (Persero) Tbk terus memperteguh komitmennya dalam menjalankan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) melalui pembahasan pembaruan Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) di Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Forum Group Discussion (FGD) pembaruan RIPPM tersebut dilaksanakan di Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, Bangka Barat, dan Bangka Selatan pada 4 hingga 8 Mei 2026 lalu.
Pembahasan pembaruan RIPPM itu juga akan dilanjutkan di Pulau Belitung serta Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Riau yang menjadi wilayah operasional perusahaan.
Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, camat, lurah, akademisi, tokoh masyarakat, hingga perwakilan masyarakat.
Dalam pembahasan pembaruan RIPPM tersebut, terdapat tiga fokus utama yang menjadi perhatian. Pertama, menyerap aspirasi dan gagasan lokal secara langsung dari masyarakat dan pemerintah daerah.
Kedua, memaparkan secara terbuka capaian program RIPPM sebelumnya. Ketiga, merumuskan pola kolaborasi yang lebih efektif antara perusahaan, pemerintah kabupaten, dan masyarakat dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan di daerah.
Melalui diskusi yang berlangsung terbuka dan penuh pertimbangan, PT TIMAH berharap program yang disusun tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga mampu memberi dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis perusahaan untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memetakan kebutuhan prioritas yang akan menjadi fokus program PPM PT TIMAH dalam lima tahun mendatang.
Pembaruan RIPPM PT TIMAH difokuskan pada enam pilar utama pembangunan masyarakat, yakni bidang pendidikan, kesehatan, peningkatan pendapatan riil masyarakat, kemandirian ekonomi, lingkungan hidup, dan pembangunan infrastruktur.
Harapan Akan Program yang Berkelanjutan
Pembahasan RIPPM ini disambut baik oleh pemerintah daerah. Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat, Abimanyu, mengapresiasi langkah PT TIMAH yang kembali melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat dalam proses pembaruan dokumen RIPPM.
“Terima kasih kepada PT TIMAH atas pelaksanaan konsultasi publik ini. Ini merupakan bentuk kolaborasi antara perusahaan, pemerintah kabupaten, kecamatan, hingga desa, mengingat aktivitas operasional PT TIMAH juga berada di wilayah Bangka Barat,” ujarnya.
Menurut Abimanyu, penyusunan RIPPM memiliki arti penting karena akan menjadi landasan program pemberdayaan masyarakat dalam jangka panjang. Karena itu, ia menilai masukan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan agar program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Melalui forum ini kita bisa mendiskusikan program-program prioritas yang dibutuhkan masyarakat, apakah itu sektor peternakan, pertanian, UMKM, atau sektor lainnya. Harapannya, program-program yang dirumuskan dapat berkelanjutan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Bangka Barat,” katanya.
Sinergi untuk Kesejahteraan Masyarakat
Senada dengan itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan, Hefi Nuranda, berharap implementasi program ke depan mampu menyentuh kebutuhan masyarakat secara nyata, terutama di wilayah-wilayah yang terdampak aktivitas pertambangan, sehingga kehadiran perusahaan dapat menghadirkan manfaat yang seimbang bagi lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.
“Harapan kami, kegiatan FGD ini bukan hanya seremonial, tetapi benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat Bangka Selatan, mendorong kemandirian masyarakat, meningkatkan taraf hidup, dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Hefi.
Sekretaris Daerah Bangka Tengah Ahmad Syarifullah Nizam melalui Staf Ahli Perekonomian dan Keuangan, Tamimi, turut menyampaikan dukungan penuh terhadap penyusunan RIPPM karena dinilai menjadi dokumen strategis dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan.
“Pemda Bangka Tengah mendukung penuh penyusunan RIPPM ini. Kami siap bersinergi dan berkolaborasi demi menghasilkan dokumen yang realistis dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Tamimi.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka, Thony Marza, menilai forum tersebut menjadi langkah positif dalam menyelaraskan program perusahaan dengan kebutuhan pembangunan daerah.
“Sudah banyak program CSR maupun PPM PT TIMAH yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Bangka, mulai dari bidang pendidikan melalui beasiswa, pengembangan ekonomi masyarakat, hingga pembinaan organisasi kemasyarakatan. Forum seperti ini penting agar ke depan program-program tersebut semakin terarah dan terintegrasi dalam perencanaan tahunan,” kata Thony.
Pembaruan RIPPM ini diharapkan menjadi pijakan bersama dalam memperkuat sinergi antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat demi menghadirkan program pemberdayaan yang berkelanjutan dan memberi manfaat nyata bagi daerah. (Rz)
