Lewati ke konten utama
Lawang Pos
★★★★★ Official app

Mantan GM PT Timah Ungkap Mekanisme Pembayaran Mitra dalam Sidang Korupsi Timah Bangka Selatan

Share:

PANGKALPINANG – Mekanisme pembayaran kepada mitra usaha PT Timah menjadi salah satu materi penting dalam persidangan perkara dugaan korupsi tata kelola penambangan bijih timah di wilayah IUP Bangka Selatan. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Pangkalpinang, Kamis (5/11/2026), mantan General Manager (GM) Produksi PT Timah Wilayah Bangka Belitung, Ahmad Syamhadi, memberikan penjelasan mengenai sistem pembayaran berdasarkan tonase dan metode pekerjaan pertambangan.

Di hadapan majelis hakim, Syamhadi menerangkan bahwa mekanisme pembayaran kepada mitra berkaitan dengan metode pekerjaan yang dilakukan. Ia menjelaskan terdapat pekerjaan dengan metode penggalian maupun menggunakan sistem hidrolik.

Menurut keterangannya, pekerjaan jasa pertambangan dapat dibayarkan berdasarkan volume pekerjaan atau jam kerja. Namun, mekanisme pembayaran berdasarkan tonase juga menjadi perhatian dalam persidangan karena dinilai memiliki potensi menimbulkan persoalan dalam pengawasan transaksi bijih timah.

Syamhadi menyinggung kemungkinan praktik titip-menitip bijih timah dalam mekanisme pembayaran berdasarkan tonase. Meski demikian, ia juga memberikan penjelasan mengenai kondisi kadar bijih timah yang rendah, sekitar 0,2 persen, sehingga dibutuhkan material dalam jumlah besar untuk menghasilkan timah.

Dalam keterangannya, ia menjelaskan kebutuhan material tersebut dapat mencapai volume yang sangat besar. Karena kondisi itu, menurut Syamhadi, praktik menitipkan bijih sebagaimana disinggung dalam persidangan tidak mungkin dilakukan dalam gambaran teknis yang ia jelaskan.

Keterangan tersebut menjadi bagian penting dalam mengurai perbedaan antara pembayaran atas jasa pertambangan dan transaksi pembelian bijih timah.

Mekanisme Kemitraan Jadi Sorotan

Selain menjelaskan metode pekerjaan, Syamhadi juga menerangkan bahwa pelaksanaan kemitraan memiliki sejumlah ketentuan teknis. Ia menyebut adanya proses persetujuan dan penilaian dari Kementerian ESDM, serta perubahan pengaturan internal PT Timah melalui keputusan direksi setelah 2018.

Namun, menurut keterangannya, dokumen Surat Perjanjian (SP) belum merinci secara detail seluruh metode pekerjaan yang harus dilakukan mitra. Sementara itu, mekanisme pembayaran diatur melalui keputusan direksi perusahaan.

Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa mekanisme kemitraan dan pembayaran menjadi salah satu aspek yang diuji dalam persidangan, terutama terkait kesesuaian antara pekerjaan yang dilakukan mitra dengan pembayaran yang diterima.

Berawal dari Dugaan Penyimpangan Kemitraan 2015–2022

Perkara dugaan korupsi tata kelola timah Bangka Selatan ini berkaitan dengan kegiatan kemitraan penambangan bijih timah PT Timah selama periode 2015–2022.

Dalam konstruksi penyidikan, Kejaksaan menduga mekanisme kemitraan yang semestinya digunakan untuk jasa pertambangan justru dimanfaatkan untuk aktivitas penambangan dan transaksi bijih timah yang tidak sesuai ketentuan.

Penyidik juga menduga terdapat penyimpangan dalam penerbitan SP dan Surat Perintah Kerja (SPK), pengumpulan bijih timah, hingga mekanisme pembayaran kepada mitra usaha.

Kejaksaan Negeri Bangka Selatan menetapkan 10 tersangka pada 18 Februari 2026. Jumlah tersebut bertambah menjadi 11 tersangka setelah Direktur CV Diratama berinisial DI ditetapkan sebagai tersangka pada 26 Februari 2026.

Sebelas terdakwa kemudian menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Pangkalpinang sejak 9 September 2026. Mereka terdiri atas sembilan pengusaha atau mitra usaha dan dua mantan pejabat PT Timah.

Dalam perkara tersebut, jaksa menyebut dugaan kerugian keuangan negara mencapai Rp4.163.218.993.766,98 atau sekitar Rp4,16 triliun berdasarkan perhitungan BPKP.

Pembuktian Berlanjut di Persidangan

Keterangan Ahmad Syamhadi menjadi salah satu bagian dari rangkaian pembuktian yang dilakukan jaksa dalam perkara tersebut. Sebelumnya, persidangan juga menghadirkan saksi dari internal PT Timah dan ahli dari Kementerian ESDM.

Persidangan akan terus menguji bagaimana mekanisme kemitraan dijalankan, bagaimana pekerjaan pertambangan dilakukan, serta apakah pembayaran kepada mitra telah sesuai dengan kegiatan jasa yang sebenarnya.

Seluruh keterangan saksi, dokumen, dan alat bukti akan menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam memeriksa perkara ini.

Hingga kini, perkara dugaan korupsi tata kelola timah Bangka Selatan masih dalam proses persidangan. Penentuan kesalahan para terdakwa tetap menjadi kewenangan majelis hakim berdasarkan pembuktian di pengadilan. (Rz)

Sumber: lawangpos.com
Share:

Berita Lainnya

Menelusuri Jejak Manfaat Timah di Kundur, Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH PT TIMAH Raih Penghargaan PMI Pangkalpinang, Sukses Himpun 1.096 Kantong Darah

Rekomendasi Untukmu Rekomendasi Untukmu

Warta PT TimahWarta PT Timah