PANGKALPINANG – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, memimpin Rapat Koordinasi Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai tindak lanjut hasil kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Rapat koordinasi tersebut digelar di Ruang Pasir Padi, Kantor Gubernur Babel, Kamis (7/5/2026).
Dalam pertemuan itu, sejumlah isu strategis menjadi perhatian bersama, di antaranya penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), pengelolaan wilayah pertambangan, serta percepatan reforma agraria guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Gubernur Hidayat Arsani mengatakan, berbagai persoalan strategis tersebut penting dibahas karena menjadi landasan utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah di masa mendatang.
“Dalam rakor ini kita mencari titik terang berapa jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada di Babel ini, baik IUP PT Timah juga swasta,” kata Gubernur Hidayat Arsani dalam rakor tersebut.
Menurutnya, rapat koordinasi ini juga menjadi langkah awal untuk melakukan inventarisasi secara menyeluruh terhadap aset daerah serta tata ruang di Provinsi Kepulauan Babel yang selama ini dinilai belum tertata secara optimal.
Inventarisasi Tata Ruang dan Pertambangan
Gubernur Hidayat Arsani menjelaskan, pemerintah daerah ingin mengetahui secara pasti berbagai persoalan tata ruang dan pertambangan, mulai dari tumpang tindih lahan hingga IUP yang bersentuhan dengan kawasan hutan lindung dan hutan produksi.
“Rakor ini untuk menginventarisir seluruh aset Babel dan tata ruang. Contohnya, berapa yang tumpang tindih, berapa IUP yang tidak produktif dan IUP yang bersentuhan dengan hutan lindung, dan hutan produksi. Itu kita mau inventarisasi dan akan kita bawa ke panitia khusus DPR RI,” ujarnya.
Ia juga meminta agar seluruh Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung segera melakukan pengecekan tata ruang di wilayah masing-masing setelah rapat koordinasi tersebut dilaksanakan.
Langkah itu dinilai penting agar berbagai persoalan tata ruang dan pertambangan di daerah dapat dipetakan secara lebih jelas dan menyeluruh.
Dorongan Pembangunan Berkelanjutan
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan komitmennya untuk terus mendorong terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat di daerah itu. (Rz)
