PANGKALPINANG – Arah pengelolaan keuangan Kota Pangkalpinang pada 2026 diusulkan mengalami penyesuaian. Pemerintah kota akan memusatkan kebijakan pada penggunaan anggaran secara lebih hemat dan tepat sasaran, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta penyelarasan kegiatan pembangunan dengan keadaan ekonomi terkini.
Rencana itu dipaparkan Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin, ketika menghadiri Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan III DPRD Kota Pangkalpinang, Senin (3/8/2026).
Paripurna tersebut digelar untuk menyampaikan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Dalam pemaparannya, Saparudin menyebut penyesuaian KUA-PPAS perlu ditempuh karena keadaan ekonomi telah mengalami perubahan. Kebijakan tersebut juga disusun berdasarkan evaluasi penggunaan anggaran tahun berjalan dan penyesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pangkalpinang 2025-2029.
“Perubahan KUA dan PPAS ini menjadi instrumen penting untuk menyelaraskan kembali target pembangunan dan alokasi anggaran agar lebih realistis, adaptif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Saparudin di hadapan pimpinan dan anggota DPRD.
Anggaran Diutamakan untuk Kebutuhan Masyarakat
Kapasitas fiskal yang tersedia bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang saat ini terbilang terbatas. Meskipun demikian, sejumlah kewajiban pengeluaran tetap harus dipenuhi, terutama untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur pelayanan publik, dan belanja pegawai.
Keadaan itu mendorong pemerintah kota melakukan pemilahan kembali terhadap program dan penggunaan anggaran. Pendekatan spending better akan diterapkan dengan mengarahkan pembiayaan kepada kegiatan yang manfaatnya bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Pada saat yang sama, pengeluaran yang dianggap kurang produktif akan ditinjau dan disesuaikan. Dengan langkah tersebut, anggaran yang tersedia diharapkan dapat digunakan secara lebih terarah sesuai kebutuhan pembangunan.
Penguatan keuangan daerah juga akan ditempuh dari sisi penerimaan. Pemerintah kota merencanakan perluasan potensi pajak dan retribusi, percepatan digitalisasi pemungutan, serta peningkatan kepatuhan para wajib pajak.
Aset milik daerah akan didorong agar memberikan manfaat yang lebih optimal. Pengawasan terhadap seluruh penerimaan daerah juga akan diperketat untuk mendukung peningkatan PAD.
“Dunia usaha tetap harus tumbuh. Karena itu optimalisasi PAD dilakukan tanpa memberikan beban berlebihan kepada masyarakat maupun pelaku usaha,” kata Saparudin.
Belanja Daerah Diusulkan Naik
Melalui rancangan perubahan itu, penerimaan daerah diperkirakan berada pada kisaran Rp821,15 miliar. PAD di dalamnya diproyeksikan mencapai sekitar Rp275,09 miliar.
Pada bagian belanja, pemerintah mengusulkan nilai Rp890,49 miliar. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan anggaran sebelumnya yang tercatat sebesar Rp849,05 miliar.
Susunan pendapatan dan belanja tersebut menghasilkan selisih berupa defisit sekitar Rp69,33 miliar. Kekurangan anggaran itu direncanakan ditutup menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.
Dengan menggunakan sumber pembiayaan tersebut, pemerintah menyatakan defisit tidak akan menimbulkan tambahan beban bagi kondisi fiskal Kota Pangkalpinang.
Saparudin menilai perubahan APBD 2026 hendaknya tidak dipandang sebatas pergeseran nilai pendapatan dan belanja. Lebih dari itu, kebijakan tersebut menjadi langkah untuk membenahi pengelolaan keuangan agar berlangsung secara efektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan menghasilkan manfaat pembangunan yang jelas.
Ia mengharapkan pemerintah daerah dan DPRD dapat membahas rancangan itu dengan segera dalam suasana yang konstruktif. Penetapan yang tepat waktu diperlukan agar program prioritas pemerintah kota memiliki landasan untuk dilaksanakan sepanjang sisa tahun anggaran 2026.
Keselarasan langkah antara pemerintah daerah dan DPRD, menurut Saparudin, diperlukan untuk menjaga kondisi fiskal tetap stabil. Kerja sama itu juga menjadi penopang agar pembangunan Kota Pangkalpinang tidak terhenti meskipun daerah tengah menghadapi beragam tantangan ekonomi. (Rz)
