Lewati ke konten utama
Lawang Pos
★★★★★ Official app

Pemkot Pangkal Pinang Salurkan Bantuan Modal Rp5 Juta bagi Keluarga Penerima PKH

Share:
Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Dessy Ayutrisna, bersama jajaran Dinas Sosial berfoto bersama keluarga penerima manfaat usai penyerahan bantuan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) Tahun 2026 sebesar Rp5 juta untuk modal pengembangan usaha, di Aula Kantor Dinas Sosial Pangkal Pinang, Selasa (17/11/2026).
1 / 6
PANGKAL PINANG – Upaya memperkuat ekonomi masyarakat terus menjadi perhatian Pemerintah Kota Pangkal Pinang. Kali ini, dukungan diberikan melalui Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, yang menyasar keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) agar mampu mengembangkan usaha dan membangun kemandirian ekonomi.

Bantuan tersebut disalurkan di Aula Kantor Dinas Sosial Pangkal Pinang, Selasa (17/11/2026), dan diserahkan langsung oleh Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Dessy Ayutrisna.

Melalui program yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini, setiap keluarga penerima manfaat memperoleh bantuan modal usaha sebesar Rp5 juta. Dana tersebut diharapkan dapat menjadi penopang bagi masyarakat untuk memperkuat usaha yang telah dirintis.

Dessy Ayutrisna menjelaskan, program ini diperuntukkan bagi penerima PKH yang telah memperoleh bantuan selama lima tahun serta memiliki usaha. Pemerintah berharap, melalui dukungan modal dan pendampingan, para penerima dapat berangsur-angsur keluar dari ketergantungan terhadap bantuan sosial.

Jadi, diharapkan dengan bantuan ini para penerima bantuan itu bisa mandiri dan ada pendampingan maksimal selama satu tahun,” ujar Dessy.

Ia menerangkan, proses pemberdayaan tidak berhenti pada penyerahan bantuan semata. Para penerima tetap akan mendapatkan pendampingan dari petugas PKH selama satu tahun untuk memastikan usaha mereka berkembang dan pengelolaan modal berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan data penyaluran, sebanyak 38 orang telah disetujui sebagai penerima bantuan. Dari jumlah tersebut, empat orang telah lebih dahulu menerima bantuan melalui Kantor Pos, sementara dua orang lainnya ditunda karena terindikasi terlibat judi online. Dengan demikian, sebanyak 32 orang menerima bantuan dalam kegiatan penyaluran di Aula Kantor Dinas Sosial.

Dessy mengingatkan bahwa bantuan yang diberikan memiliki tujuan khusus, yakni memperkuat permodalan usaha. Karena itu, dana tersebut tidak diperkenankan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari.

Nanti ada pendampingan dari PKH agar mereka bisa menggunakan uangnya sebaik-baiknya untuk modal usaha, jadi bukan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari,” katanya.

Ia berharap para penerima dapat mengelola dana tersebut secara cermat, terutama untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas usaha yang selama ini menjadi sumber penghasilan keluarga.

“Uang ini dipergunakan sebaik-baiknya, dipergunakan untuk modal usaha, untuk mengembangkan usahanya,” ungkapnya.

38 Keluarga Terpilih dari 180 Usulan

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pangkal Pinang, Khotaman Barka, mengungkapkan bahwa jumlah penerima yang disetujui pada tahap ini merupakan hasil dari usulan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

Dari sekitar 180 calon penerima yang diajukan Pemerintah Kota Pangkal Pinang, sebanyak 38 orang dinyatakan memenuhi persetujuan untuk memperoleh bantuan pemberdayaan sosial ekonomi.

Menurut Khotaman, program tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk mendorong perubahan kondisi ekonomi masyarakat. Bantuan modal diharapkan mampu membuka peluang bagi keluarga penerima manfaat untuk mengembangkan usaha, meningkatkan penghasilan, dan pada akhirnya tidak lagi bergantung pada bantuan sosial.

Dengan semakin banyaknya keluarga yang mampu mandiri, kesempatan pemberian bantuan sosial juga dapat diarahkan kepada masyarakat lain yang masih membutuhkan perhatian pemerintah.

Khotaman turut mengingatkan agar keluarga penerima manfaat menjauhi segala bentuk aktivitas judi online. Larangan tersebut berlaku bukan hanya bagi penerima bantuan, melainkan juga anggota keluarga yang bersangkutan.

“Kami mengingatkan keluarga penerima manfaat agar menghindari aktivitas judi online, baik yang dilakukan sendiri maupun anggota keluarga. Sebab, berdasarkan ketentuan pemerintah pusat, keluarga yang terindikasi terlibat judi online dapat mengalami penangguhan hingga penghentian bantuan sosial, termasuk PKH,” katanya.

Melalui program pemberdayaan ini, Pemkot Pangkal Pinang berharap bantuan yang disalurkan dapat memberikan dampak lebih luas bagi kehidupan keluarga penerima manfaat. Tidak hanya membantu dari sisi permodalan, tetapi juga menjadi dorongan untuk membangun usaha yang produktif, memperkuat penghasilan, dan menapaki kehidupan ekonomi yang lebih mandiri. (Mb)

Sumber: lawangpos.com
Share:

Berita Lainnya

Pedagang Pasar Pagi Gelar Aksi, Wali Kota Saparudin Tegaskan Penataan Utamakan Solusi dan Ketersediaan Tempat Jualan APBD 2027 Rp927,44 Miliar, Pemkot Pangkalpinang Fokus Pembangunan dan Bidik PAD Rp290 Miliar

Rekomendasi Untukmu Rekomendasi Untukmu

Warta PT TimahWarta PT Timah