BELITUNG – PT TIMAH (Persero) Tbk terus menguatkan penerapan tata kelola perusahaan melalui peningkatan kepatuhan dan standarisasi bagi perusahaan jasa pertambangan yang menjadi mitra usahanya. Langkah tersebut diwujudkan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pedoman Pelaksanaan Aspek Standarisasi Usaha Jasa Pertambangan di Grand Hatika Hotel, Tanjung Pandan, Belitung, Kamis (2/7/2026).
Kegiatan ini diikuti puluhan direktur perusahaan jasa pertambangan, mitra usaha tambang, serta Penanggung Jawab Operasional (PJO) yang beraktivitas di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT TIMAH. Bimbingan teknis menghadirkan Sub Koordinator Usaha Jasa Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sari Taqwiem Ashra, sebagai narasumber.
Pelaksanaan bimbingan teknis tersebut menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam memperkuat tata kelola operasional pertambangan melalui penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik (Good Mining Practices), peningkatan kepatuhan terhadap berbagai ketentuan, serta penguatan budaya keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan.
Menguatkan Fondasi Tata Kelola Pertambangan
Direktur Operasi PT TIMAH (Persero) Tbk, Handy Geniardi, menyampaikan bahwa penguatan tata kelola perusahaan tidak dapat dilepaskan dari kepatuhan seluruh mitra usaha terhadap standar operasional maupun regulasi yang berlaku.
Menurutnya, terdapat lima fokus utama yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan bimbingan teknis tersebut, yakni peningkatan kepatuhan terhadap regulasi dan kaidah teknik pertambangan yang baik, penguatan kolaborasi kemitraan yang produktif, peningkatan pemahaman mengenai kewajiban perusahaan jasa pertambangan, penerapan standarisasi dan evaluasi teknis di lapangan, serta peningkatan kompetensi peserta sebagai agen perubahan.
“Kelima aspek tersebut merupakan fondasi penting dalam membangun tata kelola pertambangan yang lebih baik, sehingga setiap kegiatan operasional dapat berjalan sesuai ketentuan, aman, dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan maupun para mitra usaha,” ujar Handy.
Ia menegaskan bahwa peningkatan produktivitas perusahaan harus berjalan beriringan dengan penerapan standar keselamatan kerja, kepatuhan terhadap hukum, serta komitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Menurut Handy, sinergi yang erat antara PT TIMAH dan seluruh mitra usaha menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan perusahaan tambang timah yang mampu bersaing di tingkat global.
“Mari kita jadikan PT TIMAH sebagai perusahaan tambang timah kelas dunia yang tidak hanya unggul dari sisi bisnis, tetapi juga memiliki tata kelola yang baik, menjunjung tinggi keselamatan kerja, serta peduli terhadap kelestarian lingkungan. Kolaborasi yang efektif adalah kunci, regulasi menjadi pedoman, dan komitmen menjadi landasan dalam setiap aktivitas pertambangan,” katanya.
Membangun Kepatuhan yang Berkelanjutan
Sementara itu, Sub Koordinator Usaha Jasa Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sari Taqwiem Ashra, memberikan apresiasi atas langkah PT TIMAH yang secara konsisten melakukan pembinaan terhadap perusahaan jasa pertambangan yang menjadi mitra usaha.
Menurutnya, masih terdapat perusahaan jasa pertambangan yang belum memahami secara menyeluruh berbagai ketentuan maupun kewajiban yang harus dipenuhi dalam menjalankan kegiatan operasional pertambangan.
“Kegiatan ini sangat penting agar perusahaan jasa pertambangan memahami seluruh ketentuan yang diterbitkan pemerintah maupun kebijakan yang diterapkan PT TIMAH. Kepatuhan terhadap regulasi merupakan bagian penting dalam membangun tata kelola pertambangan yang baik,” ujarnya.
Sari menambahkan, selain mematuhi regulasi yang ditetapkan pemerintah, perusahaan jasa pertambangan juga perlu disiplin menjalankan seluruh kebijakan internal PT TIMAH, termasuk ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan kegiatan operasional agar proses pengawasan dapat berlangsung secara lebih efektif.
Ia berharap kegiatan pembinaan seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkesinambungan mengingat wilayah operasional PT TIMAH yang membentang cukup luas, mulai dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga Kepulauan Riau.
Sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan, lanjutnya, PT TIMAH memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan sekaligus pengawasan terhadap seluruh perusahaan jasa pertambangan yang menjalankan aktivitas di wilayah operasional perusahaan.
“Pertambangan merupakan sektor yang memiliki risiko tinggi. Karena itu, dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemegang IUP dan perusahaan jasa pertambangan agar implementasi kaidah teknik pertambangan yang baik dapat berjalan optimal. Dengan tata kelola yang semakin baik, target produksi perusahaan maupun sasaran zero fatality akan lebih mudah diwujudkan,” tutupnya. (Rz)
