Menurut Fezzi, tersedianya pembeli legal juga penting untuk mencegah persoalan baru. Jika masyarakat tetap menambang sementara tidak tersedia jalur pembelian yang sah, hasil tambang berpotensi masuk ke pasar gelap.
“Kalau masyarakat terus menambang, tetapi pembelinya tidak ada, ini bisa menjadi keributan karena ekonomi masyarakat tidak berputar. Kedua, ini bisa berbahaya. Supply-nya banyak, demand-nya nol, akhirnya bisa muncul pasar gelap. Kalau ini terjadi, bisa muncul penyelundupan-penyelundupan. Ini yang harus kita jaga,” jelasnya.
Karena itu, ia menilai kepastian pembelian timah oleh PT TIMAH menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga perputaran ekonomi sekaligus memastikan hasil pertambangan masuk ke jalur perdagangan legal.
Regulasi dan Data RKAB Perlu Diperkuat
Fezzi juga mendorong pemerintah segera menyusun regulasi yang dapat menjadi payung hukum bagi mekanisme pembelian bijih timah masyarakat secara berkelanjutan.
“Regulasi ke depan harus cepat dibuat sehingga bisa menjadi dasar PT TIMAH untuk membeli timah masyarakat secara kontinu,” ujarnya.
Selain itu, penyusunan RKAB ke depan dinilai perlu didukung data eksplorasi dan pengeboran yang lebih akurat agar penetapan kuota sesuai dengan kondisi sumber daya di lapangan.
“Data bor dan lainnya juga harus optimal. Jangan sampai karena data kurang, kemudian kuota RKAB yang diberikan juga tidak banyak,” katanya.
Fezzi berharap tata kelola pertambangan timah ke depan tetap memberikan kepastian bagi masyarakat, berjalan sesuai aturan, serta mendukung pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat. (Rz)
