Pangkalpinang, lawangpos.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang menegaskan arti penting keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai landasan dalam memperkuat sumber daya manusia sekaligus menggerakkan roda ekonomi lokal.
Untuk maksud tersebut, di bawah pimpinan Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, digelar rapat koordinasi pelaksanaan MBG di Balai Betason Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Kamis (16/4/2026).
Menata Langkah, Memperkuat Koordinasi
Dalam pertemuan itu, mengemuka sejumlah hal yang masih perlu dibenahi, terutama terkait koordinasi serta standar kualitas pelaksanaan program yang dalam beberapa bulan terakhir dinilai belum berjalan optimal.
“Seharusnya kita duduk bersama di forum diskusi dan meja rapat untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Jangan sampai program ini berjalan tanpa arah koordinasi yang jelas,” kata Dessy Ayutrisna.
Ia mengungkapkan, masih terdapat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memenuhi ketentuan, baik dari segi rasa, kemasan (packaging), maupun kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Selain itu, ditemukan pula pelaku usaha yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), serta pengelolaan limbah yang belum tertata baik, baik limbah air maupun sampah.
Menjaga Mutu dan Lingkungan
Dessy menaruh perhatian pada pentingnya pengelolaan limbah agar pelaksanaan program tidak menimbulkan persoalan baru bagi lingkungan. Ia juga mengingatkan agar mutu makanan senantiasa dijaga guna menghindari risiko seperti keracunan.
“Pemkot tidak mencampuri urusan dapur, tetapi kami bertugas mengontrol agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Data supplier juga harus lengkap dan disampaikan ke Satgas MBG sebagai langkah antisipasi,” katanya.
Ia turut mengapresiasi langkah cepat tim di lapangan dalam melakukan pemantauan serta penanganan berbagai temuan. Ke depan, ia berharap sinergi lintas sektor dapat semakin dipererat agar program berjalan dengan tertib, memenuhi standar, dan memberi manfaat yang luas.
Pemkot Pangkalpinang Pertegas Pentingnya Koordinasi Demi Menyukseskan Program MBG. (Foto: doc. Humas Diskominfo Pkp)
Upaya Pembenahan dan Penguatan Sistem
Sementara itu, Kepala Regional SPPG Bangka Belitung, Nyayu Rahmadini, memberikan penjelasan terkait pelaksanaan MBG di lapangan. Ia menyebutkan, saat ini terdapat 19 SPPG yang telah operasional, dengan 18 unit aktif dan satu unit masih dalam tahap persiapan, serta ditargetkan bertambah menjadi 38 unit.
Dari 18 SPPG aktif, program ini telah menjangkau 43.388 penerima manfaat yang terdiri dari siswa, tenaga pendidik, dan non-pendidik. Setiap unit juga menyerap sekitar 50 tenaga kerja, mulai dari relawan, ahli gizi, akuntan, hingga kepala unit operasional.
“Standar ini menjadi syarat utama sebelum operasional. Jadi setiap SPPG yang berjalan sudah melalui proses verifikasi, dan pengawasan tetap dilakukan secara berkala,” ujarnya.
Ia juga memastikan bahwa data supplier telah dihimpun melalui sistem terintegrasi dengan pusat, sebagai bagian dari upaya transparansi dan pengawasan bahan baku.
Meski demikian, ia tidak menampik adanya sejumlah kendala teknis di lapangan yang masih dalam proses evaluasi. Beberapa SPPG sempat dinonaktifkan sementara akibat temuan terkait kualitas makanan dan aspek kebersihan.
Salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah adanya produk olahan UMKM berupa pempek yang ditemukan mengandung ulat, serta persoalan pengelolaan sisa makanan yang memerlukan penanganan lebih lanjut.
“Kami sudah melakukan penelusuran, evaluasi menyeluruh, serta pembersihan dan perbaikan sistem produksi. Penjamah makanan juga dilakukan pelatihan ulang untuk memastikan standar higienitas tetap terjaga,” bebernya.
Saat ini, dua SPPG masih dinonaktifkan sementara dan dua lainnya dalam tahap perbaikan. Pihaknya menargetkan seluruh unit dapat kembali beroperasi dalam waktu dekat.
“Semua nonaktif sementara, kemungkinan minggu depan aktif kembali,” tandasnya. (Rz)
