IKT Minta DPRD dan Pemprov Babel Jamin Kepastian IUP serta Lindungi Mata Pencaharian Ribuan Pekerja

PANGKALPINANG – Keputusan DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunda pengesahan revisi Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) mendapat perhatian dari Ikatan Karyawan Timah (IKT).

Dalam pembahasan ulang nantinya, IKT meminta agar perwakilan karyawan dan pekerja yang menggantungkan penghidupan pada kegiatan operasional PT TIMAH (Persero) Tbk turut dilibatkan.

Ketua Umum IKT, Riki Febriansyah mengatakan, perubahan kebijakan zonasi perlu memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi terhadap ribuan pekerja PT TIMAH beserta keluarga mereka yang juga merupakan bagian dari masyarakat Bangka Belitung.

Menurut Riki, keberadaan PT TIMAH bukan semata berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan, melainkan juga memiliki hubungan erat dengan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Karyawan, pekerja alih daya, hingga masyarakat yang berada dalam rantai kegiatan usaha perusahaan, turut bergantung pada keberlangsungan aktivitas pertambangan yang legal.

Pada pembahasan ulang nanti, kami meminta suara karyawan dan pekerja ikut didengar. Ada ribuan karyawan dan pekerja beserta keluarganya yang menggantungkan penghidupan pada kegiatan pertambangan yang sah atau legal. Jika ada perubahan zonasi, harus disiapkan skema transisi yang adil agar tidak ada yang kehilangan mata pencaharian secara mendadak,” katanya.

Kepastian Wilayah IUP Perlu Dijaga

Riki juga menyoroti pentingnya kepastian terhadap wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT TIMAH yang telah memiliki legalitas dan memenuhi ketentuan perizinan.

Menurutnya, keberadaan wilayah IUP PT TIMAH merupakan hasil dari proses panjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses tersebut meliputi tahapan pengusulan, kajian, pemenuhan persyaratan, hingga penerbitan izin oleh pemerintah.

Karena itu, perubahan terhadap IUP yang telah ada perlu dilakukan secara cermat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan kondisi dan status kawasan. Pengecualian tentu perlu mempertimbangkan wilayah yang memiliki batasan sesuai ketentuan, termasuk kawasan hutan lindung.

Perubahan terhadap zonasi wilayah tersebut perlu mempertimbangkan proses perizinan yang telah dilalui, aspek legalitas, serta dampaknya terhadap keberlangsungan usaha dan mata pencaharian para pekerja,” ujar Riki.

Cadangan Timah dan Keberlanjutan Usaha

Lebih lanjut, IKT mengingatkan bahwa PT TIMAH merupakan bagian dari kehidupan masyarakat Bangka Belitung. Keberlangsungan perusahaan dan kegiatan pertambangan yang legal memiliki keterkaitan dengan kehidupan banyak pihak, mulai dari tenaga kerja, keluarga karyawan, hingga pelaku usaha yang berada dalam rantai ekonomi pertambangan.

Selain menyangkut kepastian hukum, IKT menilai wilayah IUP yang masuk dalam zona yang diusulkan untuk diubah memiliki arti strategis bagi keberlanjutan perusahaan. Wilayah tersebut menyimpan potensi cadangan timah yang menjadi salah satu sumber daya penting untuk menopang kegiatan produksi dan kesinambungan usaha PT TIMAH pada masa mendatang.

IKT juga mengingatkan bahwa timah merupakan salah satu komoditas strategis Indonesia yang memiliki nilai ekonomi serta peran penting dalam industri nasional maupun rantai pasok global.

Dengan demikian, pengaturan zonasi perlu memperhitungkan keberadaan potensi cadangan tersebut agar keberlanjutan industri timah nasional tetap terjaga, tanpa mengesampingkan kepentingan masyarakat pesisir dan sektor lainnya.

Dialog Terbuka dan Penataan Pertambangan

IKT mengimbau seluruh pihak untuk saling menghormati dan menjaga komunikasi dalam menyikapi pembahasan revisi RZWP3K. Perbedaan kepentingan antara sektor pertambangan dan perikanan, menurut IKT, perlu dibicarakan melalui dialog terbuka dengan mengutamakan kepentingan masyarakat secara luas.

IKT juga menegaskan dukungannya terhadap upaya memperbaiki tata kelola pertambangan sekaligus mencegah aktivitas tambang ilegal. Penataan regulasi yang tepat diharapkan mampu memberikan kepastian bagi kegiatan pertambangan yang sah, sekaligus mendorong masyarakat yang terlibat dalam aktivitas pertambangan agar menjalankan kegiatan sesuai aturan.

Kami tidak menginginkan adanya pertambangan ilegal. Karena itu, tata kelola pertambangan harus terus diperbaiki. Penataan zonasi juga perlu dilakukan secara bijak agar tidak justru menimbulkan persoalan baru bagi pekerja dan masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup pada kegiatan pertambangan legal,” lanjutnya.

“Kepastian regulasi, perlindungan mata pencaharian masyarakat, keberlanjutan sektor pertambangan, dan kelestarian wilayah pesisir harus ditempatkan dalam pembahasan yang seimbang. IKT berharap seluruh pihak dapat mengedepankan dialog, menaati regulasi, serta menjaga harmonisasi agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan kehidupan masyarakat Bangka Belitung,” tutupnya. (Rz)