Pramono Anung Sentil Ego Pemimpin: Baru Menjabat, Maunya Diri Sendiri yang Dilihat

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyoroti besarnya ego sebagian pemimpin yang dinilainya menjadi salah satu persoalan dalam membangun bangsa. Menurutnya, kepemimpinan seharusnya mengutamakan kepentingan bersama, bukan sekadar keinginan untuk mendapatkan perhatian atau pengakuan.

Pernyataan tersebut disampaikan Pramono saat memberikan kuliah umum sekaligus meresmikan gedung Universitas Ciputra Jakarta di kawasan Rawa Buaya, Jakarta Barat, Kamis (15/10/2026).

Dalam kesempatan itu, Pramono berbicara mengenai tantangan membangun Jakarta yang membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan berbagai elemen masyarakat.

Ia menilai keberhasilan pembangunan tidak dapat hanya bergantung pada satu pihak. Dibutuhkan kepercayaan serta kemauan untuk bekerja sama tanpa mengedepankan kepentingan pribadi.

“Salah satu problem bangsa ini, egonya kegedean. Terutama pemimpinnya. Begitu jadi pemimpin, maunya cuma dirinya sendiri yang pengin dilihat,” kata Pramono.

Tak Ingin Terjebak Ego dan Kritik Politik

Pramono juga menyinggung pengalamannya menghadapi berbagai dinamika selama menjalankan tugas di pemerintahan.

Menurutnya, kritik maupun serangan yang datang merupakan bagian dari perjalanan seorang pemimpin. Karena itu, ia memilih tidak terlalu mempersoalkan berbagai tekanan yang muncul selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Pramono mengaku lebih memilih bersikap santai dalam menghadapi kritik, baik ketika mendapat serangan maupun saat situasi politik berjalan tanpa persoalan berarti.

Baginya, perhatian utama harus tetap diarahkan pada pekerjaan dan tanggung jawab membangun Jakarta.

Ia bahkan berseloroh mengenai banyaknya tokoh dengan pengalaman dan pengaruh politik di Jakarta. Namun, Pramono menganggap dinamika tersebut bukan sesuatu yang asing setelah cukup lama berkecimpung dalam pemerintahan.

Pangkas Kewenangan demi Transparansi Perizinan

Selain membahas karakter kepemimpinan, Pramono menekankan pentingnya membangun kepercayaan antara pemerintah dan pelaku usaha.

Menurutnya, kepercayaan menjadi salah satu modal utama untuk mendorong kerja sama dalam pembangunan Jakarta.

Salah satu langkah yang disorot adalah pembenahan proses perizinan, termasuk yang berkaitan dengan Koefisien Lantai Bangunan (KLB).

Pramono menyebut telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 11 Tahun 2026 sebagai upaya meningkatkan transparansi dalam proses perizinan sekaligus mempersempit ruang bagi praktik yang tidak semestinya.

Ia mengakui kebijakan tersebut turut membatasi kewenangannya sendiri sebagai gubernur. Namun, langkah itu dinilainya penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka.

Kolaborasi Jadi Kunci Pembangunan Jakarta

Pramono berpandangan pembangunan Jakarta membutuhkan hubungan yang sehat dan saling percaya antara pemerintah dengan pihak swasta.

Menurutnya, dunia usaha memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan, sehingga hubungan dengan pemerintah perlu dibangun secara setara dan transparan.

Ia berharap berbagai hambatan yang tidak diperlukan dapat dikurangi agar kerja sama antara pemerintah dan pengusaha berlangsung lebih efektif.

Melalui pendekatan tersebut, Pramono ingin mendorong pembangunan Jakarta yang bertumpu pada kolaborasi, keterbukaan, dan kepentingan masyarakat, bukan pada kepentingan pribadi pemimpinnya.