Pangkalpinang – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Bangka Belitung terus menguatkan komitmen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, dan profesional. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan APIP SIAGA (Konsultasi dan Menjaga Akuntabilitas) serta Penguatan Inspektur Wilayah I yang berlangsung di Aula Menumbing Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (12/8).
Kegiatan itu menjadi bagian dari penguatan pengawasan sekaligus pembinaan bagi jajaran agar setiap pelaksanaan tugas pemerintahan berjalan sesuai ketentuan, memiliki kejelasan pertanggungjawaban, dan tetap menjunjung tinggi nilai integritas.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Bangka Belitung Junita Sitorus, S.IP., M.Si., Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung Ade Agustina, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang, serta Inspektur Wilayah I Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Anak Agung Gde Krisna, A.Md.I.P., S.H., M.Si.
Tantangan Pelaksanaan Tugas Keimigrasian Dipaparkan
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Bangka Belitung Junita Sitorus menyampaikan sejumlah kondisi dan tantangan yang masih dihadapi jajaran keimigrasian di wilayah Kepulauan Bangka Belitung.
Hal yang menjadi perhatian di antaranya berkaitan dengan kebutuhan sumber daya manusia yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian.
Selain itu, dukungan sarana dan prasarana turut menjadi bagian yang disampaikan, mengingat kebutuhan tersebut memiliki peranan penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas jajaran di lapangan maupun dalam pelayanan kepada masyarakat.
Pemaparan mengenai kondisi tersebut menjadi bagian dari upaya untuk memberikan gambaran mengenai kebutuhan dan tantangan yang dihadapi jajaran keimigrasian, sehingga pelaksanaan tugas dapat terus diperkuat secara terarah.
Pengawasan Didorong Mengedepankan Pencegahan
Sementara itu, Inspektur Wilayah I Anak Agung Gde Krisna memberikan penguatan mengenai peranan Inspektorat Jenderal dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel.
Pengawasan diarahkan tidak hanya pada pemeriksaan setelah suatu persoalan terjadi, tetapi juga pada langkah pencegahan dan mitigasi risiko sejak awal.
Melalui pendekatan tersebut, berbagai potensi permasalahan diharapkan dapat dikenali lebih dini, sehingga penanganan dapat dilakukan sebelum berkembang menjadi pelanggaran.
Penguatan itu turut menyentuh sejumlah aspek penting dalam pelaksanaan tugas Aparatur Sipil Negara. Materi yang dibahas meliputi integritas, budaya antikorupsi, gratifikasi, konflik kepentingan, serta disiplin ASN.
Selain itu, perhatian juga diberikan terhadap evaluasi pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Pembahasan mengenai berbagai aspek tersebut diarahkan agar jajaran semakin memahami bahwa integritas dan akuntabilitas harus hadir dalam setiap tahapan pelaksanaan pekerjaan, bukan hanya ketika dilakukan pemeriksaan.
Tindak Lanjut Pemeriksaan Turut Menjadi Perhatian
Dalam forum yang sama, turut dibahas tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Pembahasan tersebut disertai dengan langkah-langkah yang perlu dilakukan guna memperkuat kepatuhan serta akuntabilitas di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Bangka Belitung.
Tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan menjadi bagian penting dalam menjaga tertib administrasi dan memastikan setiap pelaksanaan tugas dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bagi jajaran Kanwil Ditjen Imigrasi Babel, kegiatan penguatan ini menjadi kesempatan untuk menegaskan kembali bahwa pengawasan tidak semestinya dipandang sebatas sebagai tahapan pemeriksaan.
Pengawasan diharapkan menjadi bagian yang melekat dalam setiap proses kerja, sehingga setiap tugas dapat dilaksanakan dengan kesadaran terhadap risiko, kepatuhan terhadap aturan, serta kesiapan mengambil langkah pencegahan apabila ditemukan potensi persoalan.
Integritas Menjadi Landasan dalam Pelaksanaan Tugas
Setiap pelaksanaan tugas diharapkan berjalan dengan pemahaman yang baik mengenai risiko yang mungkin timbul.
Jajaran juga didorong untuk selalu mematuhi ketentuan serta mengambil langkah pencegahan secara tepat agar potensi permasalahan dapat ditekan sejak dini.
Dengan demikian, tata kelola pemerintahan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian pekerjaan, melainkan juga pada kualitas proses, kepatuhan, dan pertanggungjawaban dalam setiap pelaksanaannya.
Kegiatan APIP SIAGA berlangsung dengan tertib, lancar, serta diwarnai interaksi selama pelaksanaan kegiatan.
Melalui kegiatan tersebut, Kanwil Ditjen Imigrasi Babel menegaskan komitmennya untuk terus membangun dan memperkuat budaya kerja yang berintegritas, akuntabel, profesional, serta berorientasi pada langkah pencegahan.
Komitmen tersebut menjadi fondasi dalam mendukung pelaksanaan tugas keimigrasian sekaligus memberikan pelayanan secara optimal, dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap ketentuan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. (Rz)
