PANGKALPINANG – PT TIMAH (Persero) Tbk terus memperkuat komitmennya dalam memperbaiki tata kelola pertambangan timah agar semakin transparan, tertib, dan berkelanjutan. Upaya pembenahan ini tidak hanya dilakukan di lingkungan internal perusahaan, melainkan juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang berada dalam rantai bisnis perusahaan.
Salah satu langkah nyata yang dilakukan perusahaan ialah menyosialisasikan rencana perbaikan tata kelola kepada para mitra usaha, khususnya Perusahaan Jasa Penambangan (PJP).
Sosialisasi tata kelola serta pembaruan sistem kerja sama ini dihadiri Direktur Operasi PT TIMAH Handy Geniardi dan Direktur Produksi dan Komersial PT TIMAH Ilhamsyah Mahendra. Kegiatan tersebut digelar di Graha Timah pada Kamis (5/3/2026) dan diikuti sejumlah mitra usaha yang selama ini terlibat dalam aktivitas penambangan bersama perusahaan.
Langkah Pembenahan Sistem Kerja Sama
Direktur Operasi PT TIMAH Handy Geniardi menjelaskan bahwa perusahaan tengah melakukan berbagai pembenahan sistem kerja sama pertambangan guna menciptakan tata kelola yang lebih baik serta memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat.
Selain itu, perbaikan tata kelola ini merupakan tindak lanjut perusahaan atas rekomendasi yang diberikan aparat penegak hukum maupun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Menurutnya, terdapat tujuh poin perubahan utama dalam sistem kerja sama yang akan diterapkan PT TIMAH bersama para mitra usaha.
Tujuh poin tersebut meliputi perubahan skema kerja sama dari program kemitraan menjadi Perusahaan Jasa Penambangan (PJP), pengaturan proses keterlibatan masyarakat dalam kegiatan penambangan, pengolahan atau pencucian bijih timah di Stasiun Pengumpul (STP), pola transportasi pengangkutan bijih, sistem pembayaran jasa atas hasil bijih timah, kerja sama dengan koperasi sebagai pendukung kegiatan, serta penguatan peran penambangan yang dilakukan langsung oleh PT TIMAH.
“Tujuan sosialisasi ini adalah untuk menjelaskan langkah-langkah tata kelola yang akan kita perbaiki di PT TIMAH agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama,” kata Handy.
Ia menambahkan, perbaikan tata kelola tersebut diharapkan dapat menciptakan sistem kerja yang lebih tertib, transparan, serta mendukung keberlanjutan aktivitas pertambangan timah di wilayah operasional perusahaan.
Menegakkan Kepatuhan dan Administrasi
Sementara itu, Direktur Produksi dan Komersial PT TIMAH Ilhamsyah Mahendra menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dan administrasi bagi para mitra usaha yang menjalin kerja sama dengan perusahaan.
Menurutnya, perbaikan tata kelola ini memerlukan komitmen bersama dari seluruh mitra usaha agar aktivitas pertambangan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Tujuh inisiatif ini kita lakukan bersama-sama untuk memperbaiki tata kelola pertambangan dan aspek administratif. Dengan tata kelola yang baik, kita semua bisa menjalankan aktivitas bisnis dengan lebih tenang, tertib, dan saling menguntungkan,” ujarnya.
Transformasi Perusahaan dan Penguatan Sinergi
Upaya perbaikan tata kelola PT TIMAH dilaksanakan secara komprehensif dalam seluruh proses bisnis perusahaan. Pada hari yang sama, Direktur SDM PT TIMAH Ratih Mayasari juga memberikan motivasi mengenai transformasi perusahaan kepada karyawan PT TIMAH.
Dalam program Bincang Transformasi, Ratih mengingatkan para karyawan untuk tetap agile, mengutamakan aspek keselamatan kerja, serta menjaga semangat dan motivasi.
“Transformasi keniscayaan untuk mewujudkan perbaikan. Transformasi ditunjukkan dengan growth secara bisnis dan fundamental yang baik. Perusahaan sedang melakukan transformasi dan ini perlu didukung semua pihak,” katanya.
Beberapa waktu sebelumnya, PT TIMAH Tbk juga menggelar Focus Group Discussion (FGD) Tata Kelola Pertambangan dan Kemitraan serta Bimbingan Teknis (Bimtek) sebagai langkah strategis dalam meningkatkan tata kelola perusahaan.
Kegiatan tersebut menghadirkan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI Narendra Jatna, Deputi Pengkajian Strategik Lemhanas RI Mayjen TNI Rudi Purnomo, Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Cecep Mochamad Yasin, Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta Zulkifli, serta Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Selatan Sarbinin Usman.
PT TIMAH (Persero) Tbk juga memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum dan regulator guna memastikan seluruh aktivitas usaha berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Direktur Utama PT TIMAH Tbk Restu Widiyantoro dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI Narendra Jatna menandatangani kerja sama tentang penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara.
Kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya transformasi perusahaan dalam meningkatkan tata kelola pertimahan yang lebih baik, akuntabel, serta selaras dengan prinsip kepatuhan hukum dalam setiap aktivitas operasional. (Rz)
