Pangkalpinang – Pemerintah Kota Pangkalpinang mengikuti Anev Mingguan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dipimpin Sekretaris Kementerian Dalam Negeri, Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, secara virtual, Senin (13/4/2026).
Rapat koordinasi rutin antara pemerintah pusat dan daerah ini turut dihadiri Wali Kota Pangkalpinang melalui Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang, Juhaini.
Kegiatan tersebut bertujuan memantau pergerakan harga, menjaga stabilitas ekonomi, serta mengevaluasi enam langkah konkret yang dilakukan pemerintah daerah dalam menekan inflasi, khususnya pada komoditas pangan.
Sinergi Jaga Stabilitas Harga
Rakor ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, Bank Indonesia, hingga instansi terkait, guna memastikan keselarasan kebijakan, termasuk dalam pemantauan stok dan distribusi bahan pokok.
Dalam arahannya, Tomsi Tohir menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar stabilitas harga tetap terjaga di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat.
”Sehingga kontribusi kita Pemerintah Pusat maupun daerah yang utama itu bahan kebutuhan pokok ini kita kerjakan sebaik-baiknya,” kata Tohir.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar lebih serius dan fokus dalam pengendalian inflasi, dengan menyiapkan langkah konkret untuk mengantisipasi lonjakan harga maupun ketersediaan bahan pokok.
”Oleh karna itu fokus utamanya tolong diperhatikan. Kami juga akan coba meng absen nanti daerah ini upaya-upayanya apa,” katanya.
Inflasi Pangkalpinang Masih Terkendali
Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Drs. Juhaini, memastikan laju inflasi di Kota Pangkalpinang masih dalam kondisi terkendali pasca momentum Hari Besar Keagamaan Nasional.
Ia menyebutkan, tingkat inflasi Kota Pangkalpinang berada pada angka 1,41 persen dengan Indeks Harga Konsumen sebesar 170,40.
”Angka ini sangat relatif, artinya terkendali dengan target nasional 2,5 persen. Ini sudah cukup baik pasca HBKN (Hari Besar Keagaaman-red),” ungkap Juhai.
Meski demikian, sejumlah komoditas masih menjadi penyumbang utama inflasi, terutama kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 1,17 persen. Tekanan juga berasal dari kenaikan tarif angkutan udara serta komoditas pangan seperti daging ayam ras, bayam, cumi-cumi, dan udang. Dari sektor non-pangan, emas dan perhiasan turut memberi pengaruh.
Langkah Strategis Pengendalian Inflasi
Pemerintah Kota Pangkalpinang menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti arahan Kementerian Dalam Negeri, termasuk melakukan intervensi harga terhadap komoditas yang berpotensi memicu inflasi seperti cabai, bawang merah, dan telur ayam.
”Kemudian, kita juga diminta untuk melakukan intervensi harga terkait dengan komoditas yang berpotensi mengalami inflasi yaitu cabe, bawang merah, dan telur ayam. Diminta untuk melakukan langkah-langkah strategis untuk menjamin kestabilan harga,” beber Juhai.
Dalam upaya pengendalian inflasi, pemerintah kota tetap berpedoman pada roadmap pengendalian inflasi 2025–2027 melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
”Upaya lain yang akan kita lakukan nanti akan rapat koordinasi dengan tim TAPD terkait langkah-langkah yang akan kita lanjutkan,” pungkasnya. (Rz)
