Bangka Barat, lawangpos.com – PT TIMAH (Persero) Tbk kembali melanjutkan rangkaian penyusunan pembaruan Dokumen Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) di Kabupaten Bangka Barat, setelah sebelumnya menggelar Forum Group Discussion (FGD) serupa di Kabupaten Bangka.
FGD pembaruan RIPPM kali ini diselenggarakan di Wisma Sriwijaya, Divisi Processing and Refinery Muntok, Kamis (5/5/2026), sebagai wujud kesinambungan komitmen perusahaan dalam memastikan program pemberdayaan masyarakat tetap selaras dengan kebutuhan di wilayah operasionalnya.
Menjaring Suara, Menyusun Arah
Melalui forum tersebut, PT TIMAH membuka ruang perbincangan bersama para pemangku kepentingan, guna menyerap aspirasi, menelaah kembali pelaksanaan program yang telah berjalan, sekaligus merumuskan arah kebijakan yang kian peka terhadap dinamika sosial dan ekonomi masyarakat.
Di Kabupaten Bangka Barat, pembahasan pembaruan RIPPM diarahkan pada lima pilar utama, yakni pendidikan, kesehatan, peningkatan pendapatan riil, kemandirian ekonomi, serta pelestarian lingkungan.
Forum berlangsung dengan suasana yang hidup dan saling bertukar pandangan, melibatkan berbagai unsur, mulai dari perwakilan Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, hingga jajaran pemerintah kecamatan dan desa. Kehadiran mereka diharapkan mempererat sinergi dalam merancang program pemberdayaan yang tepat guna dan berkelanjutan.
Harapan Akan Manfaat Nyata
Departement Head Corporate Communication PT TIMAH (Persero) Tbk mengatakan FGD ini merupakan salah satu wadah untuk menghimpun aspirasi dan kolaborasid dari berbagai stakeholder dalam merumuskan program pemberdayaan masyarakat yang selaras dengan pembangunan daerah.
“FGD ini merupakan momentum penting bagi PT TIMAH untuk menyerap aspirasi dari seluruh stakeholder, termasuk pemerintah daerah dan pemerintah desa, dalam upaya membangun dan memberdayakan masyarakat di wilayah Bangka Barat,” ujarnya.
Ia berharap proses penyusunan RIPPM dapat melahirkan diskusi yang konstruktif, terbuka, dan solutif sehingga program yang dirumuskan nantinya tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap melalui penyusunan RIPPM ini lahir rumusan program yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memberi manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Bangka Barat,” katanya.
Apresiasi dan Pandangan Daerah
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bangka Barat, Abimanyu, mengapresiasi langkah PT TIMAH yang kembali melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat dalam proses pembaruan dokumen RIPPM.
“Terima kasih kepada PT TIMAH atas pelaksanaan konsultasi publik ini. Ini merupakan bentuk kolaborasi antara perusahaan, pemerintah kabupaten, kecamatan, hingga desa, mengingat aktivitas operasional PT TIMAH juga berada di wilayah Bangka Barat,” ujarnya.
Menurut Abimanyu, penyusunan RIPPM memiliki arti penting karena akan menjadi landasan program pemberdayaan masyarakat dalam jangka panjang. Karena itu, ia menilai masukan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan agar program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Melalui forum ini kita bisa mendiskusikan program-program prioritas yang dibutuhkan masyarakat, apakah itu sektor peternakan, pertanian, UMKM, atau sektor lainnya. Harapannya, program-program yang dirumuskan dapat berkelanjutan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Bangka Barat,” katanya. (Rz)
