PANGKALPINANG – Pemerintah Kota Pangkalpinang menggelar Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Pertemuan Bapperida Kota Pangkalpinang, Kamis (12/03/26).
Forum tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, jajaran kepala Perangkat Daerah terkait, serta para camat se-Kota Pangkalpinang. Pertemuan ini menjadi ruang penting untuk merumuskan arah pembangunan daerah pada masa mendatang.
Musyawarah Menyerap Aspirasi Pembangunan
Dalam sambutannya, Prof. Udin, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa penyusunan RKPD merupakan tahapan penting agar program pembangunan benar-benar sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
“Musrenbang ini menjadi wadah untuk menyerap berbagai aspirasi pembangunan. Kami berharap usulan yang disampaikan dapat benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat di lapangan,” ujar Prof. Udin.
Ia menilai partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sangat menentukan keberhasilan program yang akan dijalankan pemerintah daerah.
“Sering kali ada keluhan program tidak terealisasi, padahal sebelumnya tidak pernah diusulkan dalam musrenbang. Karena itu saya mengajak masyarakat untuk aktif menyampaikan usulan melalui kelurahan dan kecamatan,” katanya.
Menurutnya, usulan pembangunan yang belum terakomodasi juga dapat disampaikan langsung kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program.
“Bapperida juga kami minta tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi pembangunan,” katanya.
Selaras dengan Kebijakan Pembangunan Nasional
Lebih lanjut, Prof. Udin menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah perlu tetap berjalan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Ia mengatakan, sejumlah program strategis nasional juga memberi pengaruh terhadap arah pembangunan Kota Pangkalpinang.
“Perencanaan daerah harus sejalan dengan program nasional agar pembangunan dapat berjalan lebih terarah dan saling mendukung,” ujarnya.
Beberapa agenda strategis yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional untuk wilayah Pangkalpinang antara lain pengembangan Pelabuhan Pangkalbalam, pembangunan koridor kawasan industri, serta peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum.
“Program-program tersebut perlu didukung dengan kegiatan di tingkat daerah agar percepatan pembangunan dapat berjalan optimal,” katanya.
Penguatan Ekonomi dan Transformasi Layanan Publik
Selain pembangunan infrastruktur, Pemerintah Kota Pangkalpinang juga terus mendorong penguatan sektor ekonomi masyarakat, terutama melalui pengembangan Industri Kecil Menengah berbasis potensi lokal.
Prof. Udin menyebut potensi seperti sentra olahan nanas serta pengolahan ikan di kawasan Ketapang perlu terus dikembangkan dengan pengelolaan yang lebih baik.
“Kita ingin potensi lokal ini tidak hanya berkembang dari sisi produksi, tetapi juga diperkuat dari segi manajemen dan pemasaran,” katanya.
Di sisi lain, Pemkot Pangkalpinang juga tengah mendorong transformasi pelayanan publik berbasis teknologi melalui pengembangan konsep Smart City.
“Salah satu fokus kami adalah membangun Pangkalpinang berbasis teknologi, termasuk melalui pengembangan data center dan aplikasi layanan terpadu untuk memudahkan masyarakat,” ungkapnya.
Capaian Pembangunan Daerah
Pada kesempatan tersebut, Prof. Udin juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan daerah. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang pada tahun 2025 mencapai 4,54 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sempat mengalami kontraksi.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia Kota Pangkalpinang pada tahun 2025 tercatat mencapai 81,64, tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
“IPM yang tinggi menunjukkan kualitas hidup masyarakat semakin baik. Ini juga menjadi salah satu indikator penting dalam penentuan Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat,” pungkasnya. (Rz)
