PANGKALPINANG – Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, didampingi Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, menggelar Rapat Evaluasi Kinerja Fisik dan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.
Rapat tersebut dilaksanakan di Ruang Pertemuan Bapperida dan turut dihadiri seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, Senin (18/5/2026).
Prof. Udin, sapaan akrab Wali Kota, mengatakan rapat evaluasi kali ini membawa semangat baru seiring dengan adanya amanah yang telah diberikan kepada para kepala perangkat daerah yang baru.
“Masing-masing Kepala OPD yang baru diberikan tugas yang sangat berat, tentunya untuk penyelenggaraan pemerintahan, melayani masyarakat, dan kinerja mereka tetap terus kita pantau setiap bulan, baik kinerja dalam pelaksanaan kegiatan maupun kinerja dalam realisasi keuangan,” ucapnya.
Ia menjelaskan, rapat evaluasi kinerja bersama perangkat daerah dilakukan secara rutin setiap bulan, yakni pada tanggal 15, sebagai bentuk pengawasan dan perbaikan berkelanjutan.
Evaluasi Rutin dan Pengawasan Kinerja OPD
Menurutnya, rapat evaluasi ini bertujuan untuk memastikan perbaikan kinerja, baik dalam pelaksanaan kegiatan maupun realisasi penggunaan anggaran di masing-masing perangkat daerah, sehingga pimpinan dapat terus melakukan pemantauan secara berkala.
“Rapat evaluasi kinerja ini dilakukan tidak lain untuk perbaikan dan evaluasi secara rutin, baik kegiatan ataupun realisasi penggunaan anggaran di setiap masing-masing dinas, sehingga pimpinan terus bisa melakukan pemantauan,” jelasnya.
Terkait realisasi pendapatan dan penggunaan anggaran, Prof. Udin menyebutkan secara umum telah memasuki capaian target karena saat ini berada pada triwulan kedua.
“Realisasinya secara umum sudah di atas 30 persen, namun ada pendapatan daerah yaitu retribusi pendapatan saat ini belum mencapai target, salah satunya rumah guru yang penyelesaiannya sedang dilakukan pendataan, dan realisasinya akan dilakukan pada akhir tahun,” ungkapnya.
Ia menambahkan, terdapat pula beberapa jenis pendapatan yang realisasinya baru dapat dilakukan pada akhir tahun, seperti pendapatan dari skema Bangun Guna Serah (BGS).
“Bangun Guna Serah ini jatuh temponya pada triwulan III dan IV, sehingga masih belum tercapai dan semua itu telah dianalisa. Semua OPD sudah mengetahui itu, begitu juga publik. Semua ini perlu kita sikapi bersama, sehingga kita tetap melaksanakan semua kegiatan secara transparan dengan akuntabilitas yang tinggi,” pungkasnya. (Rz)
