PANGKALPINANG – Komitmen Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus menunjukkan hasil yang nyata dan terukur.
Di bawah kepemimpinan dan visi strategisnya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berhasil merealisasikan berbagai target di sektor ketenagakerjaan sepanjang Tahun Anggaran 2025 dan 2026.
Gubernur Hidayat Arsani menegaskan, penyiapan kompetensi tenaga kerja lokal serta perlindungan hak pekerja menjadi kunci utama dalam menekan angka pengangguran sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Visi tersebut dijalankan melalui berbagai program strategis yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Perkuat Hubungan Industrial dan Perlindungan Pekerja
Kepemimpinan Hidayat Arsani juga dinilai responsif dalam menjaga keharmonisan dunia usaha melalui Program Hubungan Industrial.
Dalam kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Pemprov Babel berhasil merumuskan 10 rekomendasi penyelesaian perkara ketenagakerjaan yang berdampak pada kepentingan tingkat provinsi.
Langkah preventif yang cepat dan tanggap tersebut dinilai efektif menjaga dunia usaha tetap kondusif. Sepanjang tahun 2025, pengaduan terkait ketenagakerjaan yang dilaporkan juga berhasil diselesaikan dengan baik.
Tidak hanya itu, keberpihakan Gubernur Hidayat Arsani terhadap kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan usaha turut dibuktikan melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).
Kebijakan tersebut menjadi landasan hukum yang kuat, adil, dan berimbang bagi seluruh pihak di Bangka Belitung.
Dorong Tenaga Kerja Lokal Lebih Kompetitif
Di bawah arahan Gubernur Hidayat Arsani, aspek penyiapan tenaga kerja lokal juga terus dipacu melalui Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.
Pemprov Babel mengalokasikan anggaran secara optimal untuk menghasilkan tenaga kerja yang siap bersaing di dunia kerja.
Tercatat, program tersebut berhasil melatih para pencari kerja, dengan rincian 64 orang melalui pendanaan APBD dan 144 orang melalui pendanaan APBN.
Seluruh pelatihan berbasis kompetensi itu dipusatkan di Balai Latihan Kerja (BLK) Disnaker Provinsi Kepulauan Bangka Belitung guna memastikan pemuda lokal memiliki daya saing yang tinggi di pasar kerja.
Ketegasan pengawasan norma kerja dan perlindungan terhadap hak pekerja pada masa kepemimpinan Hidayat Arsani juga terus diperkuat melalui Program Pengawasan Ketenagakerjaan.
Sepanjang tahun 2025, tercatat sebanyak 325 perusahaan diawasi secara intensif dalam pemenuhan norma ketenagakerjaan.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 25 perusahaan berhasil didorong hingga mencapai tingkat kepatuhan tertinggi dan menerapkan norma kerja secara penuh sesuai standar perundang-undangan.
Keberhasilan realisasi berbagai program tersebut menjadi bukti bahwa pembangunan di Bangka Belitung tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, namun juga peningkatan kualitas SDM, perlindungan pekerja, serta penguatan ekonomi kerakyatan sebagai fondasi pembangunan daerah. (Rz)
