Suara Sumbang dari Pesisir Kerusakan Mangrove dan Krisis Ekologi yang Disangkal

BANGKA BELITUNG – Di tengah keramaian pembangunan pantai yang kerap dianggap sebagai penggerak ekonomi, terdapat suara sumbang yang kian lirih namun tak pernah benar-benar hilang: suara ekosistem mangrove yang rusak dan krisis ekologi yang terus disangkal.

Pesisir hari ini tidak hanya menjadi ruang hidup bagi masyarakat dan keanekaragaman hayati, tetapi juga medan eksploitasi yang dilegalkan atas nama pembangunan. Ketika keberhasilan diukur semata dari jumlah investasi dan pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan sering kali tersingkir dari prioritas.

Mangrove di Tengah Pembangunan yang Menyangkal Keberlanjutan

Mangrove berfungsi sebagai pelindung alami di wilayah pesisir. Akar-akar bakau menahan abrasi, meredam energi gelombang, serta menyaring limbah dari daratan sebelum mencapai laut. Selain itu, mangrove berperan penting dalam penyerapan dan penyimpanan karbon, menjadikannya salah satu ekosistem kunci dalam menghadapi perubahan iklim.

Namun, peran vital tersebut kerap diabaikan. Alih fungsi mangrove menjadi tambak intensif, kawasan pariwisata, pertambangan timah, hingga permukiman terus berlangsung dari tahun ke tahun. Ironisnya, banyak aktivitas ini berjalan secara legal. Izin diterbitkan, kajian lingkungan disetujui, dan proyek berlanjut tanpa hambatan berarti.

Izin, Rehabilitasi Semu, dan Budaya Penyangkalan Krisis Ekologi

Dalam konteks ini, krisis ekologi bukan semata akibat kurangnya pengetahuan, melainkan hasil dari kebijakan politik dan ekonomi yang secara sadar mengorbankan ekosistem. Yang lebih mengkhawatirkan adalah munculnya budaya penyangkalan.

Kerusakan mangrove kerap dianggap sebagai masalah yang dapat diselesaikan dengan cepat melalui program rehabilitasi. Cukup menanam bibit, memasang papan proyek, lalu mengklaim keberhasilan. Padahal, mangrove bukan sekadar pohon yang bisa dipindahkan sesuka hati. Ia merupakan ekosistem kompleks yang bergantung pada dinamika pasang surut, kualitas sedimen, serta keterhubungan dengan ekosistem pesisir lainnya.

Rehabilitasi tanpa pemulihan habitat pada hakikatnya hanyalah ilusi pemulihan.

BACA JUGA: Babel Hadapi Krisis Mangrove: Ancaman Abrasi dan Banjir Semakin Dekat

Suara Pesisir yang Terpinggirkan dan Ancaman Masa Depan

Dampak kerusakan mangrove paling cepat dan nyata dirasakan oleh masyarakat pesisir. Abrasi menggerus daratan, banjir rob semakin sering terjadi, dan intrusi air laut merusak sumber air tawar. Nelayan kecil kehilangan daerah tangkapan, sementara konflik sosial kerap muncul sebagai konsekuensi lanjutan.

Namun, suara masyarakat pesisir jarang mendapat ruang dalam proses pengambilan kebijakan. Wilayah pesisir dirancang tanpa melibatkan mereka, sementara risiko lingkungan dan sosial justru ditanggung oleh mereka yang hidup paling dekat dengan laut.

Krisis mangrove mencerminkan kegagalan cara kita memandang alam. Selama mangrove dianggap sebagai lahan kosong yang menunggu untuk “dimanfaatkan”, kerusakan akan terus berulang. Selama keberhasilan pembangunan hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi tanpa menghitung biaya ekologis dan sosial, krisis ini akan terus disangkal.

Penyangkalan tersebut bukan karena ketiadaan data atau kajian ilmiah, melainkan karena ketidakberanian mengakui bahwa model pembangunan pesisir saat ini tidak berkelanjutan.

Menjaga Mangrove, Menjaga Masa Depan Pesisir

Rehabilitasi mangrove seharusnya dipandang sebagai pilihan terakhir, bukan pembenaran atas kerusakan. Melindungi kawasan mangrove yang masih tersisa, mengevaluasi kembali izin di wilayah pesisir, serta menegakkan hukum lingkungan secara tegas merupakan langkah yang tidak dapat ditawar.

BACA JUGA: Mangrove Sebagai Benteng Alami Penjaga Keberlanjutan Pesisir Indonesia

Masyarakat pesisir juga harus ditempatkan sebagai aktor utama, bukan sekadar peserta program. Pengetahuan lokal dan pengalaman hidup mereka adalah modal penting yang harus menjadi bagian dari solusi.

Suara sumbang dari pesisir ini seharusnya menjadi peringatan keras. Bukan hanya tentang nasib mangrove, tetapi tentang masa depan wilayah pesisir dan ketahanan bangsa menghadapi krisis iklim. Jika kerusakan mangrove terus diabaikan, kita sedang menunda bencana yang dampaknya akan jauh lebih besar dan semakin sulit diperbaiki.

Pada akhirnya, menjaga kelestarian mangrove bukan hanya persoalan moral, melainkan kebutuhan ekologis dan sosial. Pesisir tidak dapat terus dipandang sebagai ruang yang bisa dieksploitasi tanpa batas. Jika itu terus terjadi, yang tersisa hanyalah pesisir yang rapuh, masyarakat yang rentan, dan penyesalan yang datang terlambat.