Riset Lawang Pos: 51 Ribu Hektare Permukiman Bangka Belitung Terindikasi Blank Spot Internet

Ilustrasi spasial keterbatasan akses layanan publik digital pada wilayah permukiman di daerah kepulauan.

BANGKA BELITUNG – Keluhan masyarakat terkait keterbatasan akses internet masih muncul di berbagai wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Meskipun pemerintah daerah dan pusat terus mendorong pembangunan infrastruktur telekomunikasi, persoalan blank spot belum sepenuhnya dapat dipahami secara utuh jika hanya dilihat dari data administratif berbasis desa atau titik lokasi.

Melalui pendekatan spasial berbasis citra satelit, Riset Lawang Pos mencoba melihat persoalan blank spot internet dari sudut pandang yang berbeda. Pendekatan ini tidak menanyakan berapa desa yang belum terjangkau sinyal, melainkan seberapa luas wilayah permukiman yang secara spasial berpotensi mengalami keterbatasan akses internet.


Data Administratif dan Keterbatasannya

Secara administratif, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mencatat masih terdapat desa-desa yang berstatus blank spot seluler atau hanya terlayani jaringan terbatas. Data tersebut menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan infrastruktur telekomunikasi.

Namun, data administratif umumnya disajikan dalam bentuk daftar desa atau titik lokasi. Pendekatan ini belum menggambarkan luasan wilayah permukiman yang terdampak, terutama pada daerah dengan sebaran permukiman yang terpencar, wilayah pesisir, pulau kecil, serta kawasan berhutan.


Pendekatan Spasial Berbasis Citra Satelit

Peta kebutuhan internet indikatif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berbasis citra Sentinel-2, yang dihasilkan melalui kombinasi indeks NDVI dan NDBI sebagai proxy spasial aktivitas permukiman. Area yang teridentifikasi merepresentasikan wilayah dengan indikasi aktivitas manusia dan potensi kebutuhan akses internet, tanpa memperhitungkan cakupan infrastruktur telekomunikasi.

Riset Lawang Pos memanfaatkan citra satelit Sentinel-2 yang diolah melalui Google Earth Engine untuk memetakan area permukiman sebagai proksi kebutuhan akses internet. Identifikasi dilakukan dengan mengombinasikan indikator spektral kawasan terbangun dan vegetasi, yaitu Normalized Difference Vegetation Index dan Normalized Difference Built-up Index.

Peta permukiman hasil analisis kemudian dioverlay dengan data lokasi Base Transceiver Station dari sumber data terbuka. Wilayah permukiman yang secara spasial berada di luar kedekatan infrastruktur telekomunikasi terdata diklasifikasikan sebagai wilayah blank spot internet indikatif.

Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk mengukur kualitas sinyal secara teknis, melainkan untuk memberikan gambaran awal mengenai skala luasan wilayah permukiman yang berpotensi mengalami keterbatasan akses internet.


Hasil Riset: Skala Luasan dan Proporsi Wilayah

Peta wilayah blank spot internet indikatif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hasil analisis overlay antara peta kebutuhan internet berbasis citra Sentinel-2 dan peta cakupan Base Transceiver Station (BTS) dari data terbuka. Area yang ditampilkan menunjukkan wilayah permukiman yang secara spasial belum terkonfirmasi berada dalam kedekatan dengan infrastruktur telekomunikasi terdata, sehingga diklasifikasikan sebagai blank spot indikatif.

Hasil pemetaan menunjukkan bahwa wilayah blank spot internet indikatif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencakup sekitar 51.353 hektare atau sekitar 3,08 persen dari total luas daratan provinsi. Luasan tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota dengan variasi yang berbeda.

Jika dilihat dari luasan absolut, wilayah dengan blank spot terbesar berada di Kabupaten Bangka Selatan, diikuti oleh Kabupaten Bangka, Bangka Barat, dan Bangka Tengah. Sementara itu, Kabupaten Belitung dan Belitung Timur menunjukkan luasan dan proporsi blank spot yang relatif lebih kecil dibandingkan wilayah lainnya.

Kota Pangkalpinang menunjukkan persentase blank spot yang lebih tinggi secara proporsional. Kondisi ini dipengaruhi oleh luas wilayah administratif kota yang terbatas, sehingga keberadaan kantong permukiman di luar kedekatan infrastruktur telekomunikasi terdata memberikan kontribusi signifikan terhadap nilai persentase. Secara operasional, layanan internet di wilayah kota telah menjangkau seluruh kecamatan, namun secara spasial masih terdapat area permukiman yang berada di luar jangkauan infrastruktur terdata pada sumber terbuka.


Tabel Ringkas Luasan Blank Spot Internet Indikatif Bangka Belitung

Wilayah Luas Wilayah (ha) Blank Spot Indikatif (ha) Persentase
Kabupaten Bangka Selatan 359.824 12.313,93 3,42
Kabupaten Bangka 301.685 10.760,41 3,57
Kabupaten Bangka Barat 285.141 8.713,10 3,05
Kabupaten Bangka Tengah 225.998 8.279,89 3,66
Kabupaten Belitung Timur 258.840 5.787,20 2,24
Kabupaten Belitung 227.071 3.977,35 1,75
Kota Pangkalpinang 10.454 1.521,29 14,56
Total Bangka Belitung 1.669.013 51.353,17 3,08


Desa dan Titik Hanya Puncak Permasalahan

Perbandingan antara data administratif dan hasil pemetaan satelit menunjukkan bahwa satu desa atau satu titik blank spot sering kali berada dalam hamparan wilayah permukiman yang jauh lebih luas. Artinya, persoalan akses internet tidak berhenti pada satu lokasi tertentu, tetapi membentuk wilayah terdampak yang berkelanjutan secara spasial.

Kondisi ini membantu menjelaskan mengapa keluhan masyarakat masih muncul, meskipun jumlah desa blank spot yang tercatat secara administratif relatif terbatas. Dari perspektif spasial, dampak blank spot dapat mencakup permukiman, lahan produktif, serta jalur transportasi antarwilayah.


Pelengkap Kebijakan, Bukan Pengganti

Pemetaan berbasis citra satelit dalam riset ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan data resmi pemerintah atau perencanaan pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Sebaliknya, hasil riset berfungsi sebagai pelengkap yang memberikan konteks luasan dan sebaran wilayah terdampak.

Dengan mengintegrasikan data administratif, informasi lapangan, dan analisis spasial, pemerintah daerah memiliki dasar yang lebih kuat untuk menentukan prioritas pembangunan infrastruktur telekomunikasi, melakukan survei lapangan, serta merancang pemerataan akses internet yang lebih tepat sasaran.


Menuju Pemerataan Akses Internet

Rencana penambahan infrastruktur telekomunikasi yang disampaikan pemerintah daerah di berbagai wilayah Bangka Belitung menjadi langkah penting dalam mengatasi persoalan blank spot. Namun, hasil riset ini menunjukkan bahwa tantangan konektivitas tidak bersifat terpisah dan lokal, melainkan menyebar secara spasial di banyak wilayah permukiman.

Ke depan, integrasi antara data kebijakan dan pemetaan berbasis citra satelit diharapkan dapat membantu memastikan bahwa pembangunan jaringan internet tidak hanya menyasar titik tertentu, tetapi benar-benar menjangkau wilayah permukiman yang selama ini berada di luar akses konektivitas digital.


Catatan Riset
Artikel ini merupakan bagian dari Riset Lawang Pos berbasis analisis citra satelit Sentinel-2 yang diolah melalui Google Earth Engine serta integrasi data administratif resmi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Seluruh hasil bersifat indikatif dan tidak merepresentasikan kualitas sinyal aktual di lapangan.

Riset dan pengolahan data didukung oleh Haiqal, mahasiswa Institut Sains dan Bisnis Atma Luhur Pangkalpinang, kontributor riset pemetaan blank spot internet Lawang Pos.

Haiqal, mahasiswa Institut Sains dan Bisnis Atma Luhur Pangkalpinang.


 

Tag: