PANGKALPINANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang bersama Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan wilayah Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar audiensi dan silaturahmi di Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Kamis (19/2/2026).
Pertemuan tersebut menitikberatkan pada penguatan program ketahanan pangan, pengelolaan lingkungan, serta pemberdayaan warga binaan melalui kolaborasi lintas sektor yang terarah dan berkelanjutan.
Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, didampingi Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, beserta jajaran menyambut baik rencana sinergi yang ditawarkan Ditjen Pemasyarakatan Babel.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah kota terbuka terhadap kerja sama, khususnya dalam penguatan UMKM binaan lapas. Pemkot bahkan berencana mengikutsertakan produk warga binaan, terutama dari lapas perempuan, dalam bazar dan pameran agar memperoleh ruang pemasaran yang lebih luas.
“Pada dasarnya mereka menginformasikan kesiapan mereka dalam beberapa program. Tinggal nanti kita sesuaikan dan teknis kolaborasi perlu disusun lebih lanjut,” ujar Prof Udin usai pertemuan.
Sinergi untuk UMKM dan Lingkungan
Tidak hanya pada sektor usaha, Wali Kota menilai ruang kolaborasi juga dapat diperluas ke pengelolaan sampah kota. Warga binaan yang telah memiliki keterampilan dalam pengolahan limbah dan produksi kompos dinilai dapat dilibatkan sebagai bagian dari solusi lingkungan perkotaan.
“Pada prinsipnya kita siap menindaklanjuti melalui perjanjian kerja sama resmi agar program yang bisa langsung dieksekusi segera berjalan, termasuk kolaborasi penanganan sampah,” katanya.
Program Akselerasi dan Dukungan Daerah
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Wilayah Pemasyarakatan Babel, Gunawan Sutrisnadi, menyampaikan pelaksanaan program prioritas kementerian.
Ia menegaskan terdapat 15 program akselerasi yang tengah didorong, dua di antaranya memerlukan dukungan pemerintah daerah, yakni ketahanan pangan dan pemberdayaan warga binaan berbasis usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Menurut Gunawan, sejumlah langkah konkret telah dijalankan, termasuk kerja sama dengan PLN UIW Babel dalam pengelolaan limbah PLTU menjadi kompos. Program tersebut bahkan telah menghasilkan panen perdana sekitar enam ton kompos dari lapas dan rutan yang terlibat.
Selain itu, jajaran pemasyarakatan juga menyatakan kesiapan mendukung program ketahanan pangan nasional melalui skema dapur MBG di rutan atau lapas yang memenuhi syarat.
“Potensi kami besar, namun tetap membutuhkan perhatian dan dukungan pemerintah kota agar implementasinya optimal,” ujarnya. (Rz)
