PANGKALPINANG – Pemerintah Kota Pangkalpinang menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pangkalpinang, Senin (30/3/2026).
Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, menyampaikan bahwa laporan tersebut merupakan bentuk akuntabilitas atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD, serta seluruh elemen masyarakat yang telah mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
“Kami menyadari masih terdapat kekurangan, namun dengan sinergi antara pemerintah, DPRD, dan seluruh masyarakat, kami optimistis pembangunan Kota Pangkalpinang akan semakin baik ke depan,” ujarnya.
Ia menegaskan, meskipun tahun 2025 menjadi periode yang cukup khusus karena sebagian waktu masih dipimpin oleh penjabat kepala daerah hingga pelantikan wali kota dan wakil wali kota definitif pada Oktober 2025, pemerintah tetap berkomitmen menjalankan pembangunan dan pelayanan publik secara optimal.
Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
Dari sisi keuangan, realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp930,14 miliar atau 93,64 persen dari target Rp993,29 miliar. Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp258,32 miliar atau 107,89 persen, pendapatan transfer Rp664,17 miliar atau 89,33 persen, serta lain-lain pendapatan sah sebesar Rp7,64 miliar atau 73,46 persen.
Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp920,07 miliar atau 87,62 persen dari total anggaran Rp1,05 triliun. Pada sektor layanan dasar, pemerintah mencatat berbagai capaian. Di bidang pendidikan, anggaran sebesar Rp240,26 miliar terealisasi 85,03 persen, antara lain untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana sekolah serta bantuan bagi peserta didik.
Pada sektor kesehatan, realisasi anggaran mencapai 96,59 persen dari Rp263,44 miliar. Pemerintah juga meningkatkan fasilitas layanan kesehatan melalui pembangunan gedung rawat inap dan laboratorium di RSUD Depati Hamzah. Cakupan Universal Health Coverage (UHC) bahkan mencapai 99,86 persen.
Di bidang infrastruktur, pembangunan jalan, jaringan air bersih, serta pemeliharaan fasilitas umum terus dilakukan dengan tingkat realisasi mencapai 91,56 persen.
“Selain itu, dalam sektor sosial, pemerintah memberikan bantuan kepada kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia terlantar, anak terlantar, serta korban bencana,” ujarnya.
Penurunan Pengangguran dan Tantangan Investasi
Pada bidang ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 5,73 persen dari sebelumnya 5,98 persen. Upaya yang dilakukan antara lain melalui pelaksanaan job fair dengan menyediakan 904 lowongan kerja, serta pelatihan dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja.
Namun demikian, realisasi investasi mengalami penurunan menjadi Rp2,62 triliun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4,94 triliun. Hal ini menjadi perhatian pemerintah untuk terus meningkatkan daya tarik investasi di daerah.
Dalam mendukung program nasional, Pemerintah Kota Pangkalpinang juga melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembentukan 42 Koperasi Merah Putih di seluruh kelurahan, serta pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat.
Di sisi lain, berbagai inovasi pelayanan publik terus dilakukan, di antaranya layanan administrasi kependudukan pada hari libur serta program jemput bola ke tengah masyarakat.
Sepanjang tahun 2025, Kota Pangkalpinang juga meraih sejumlah penghargaan, antara lain opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, penghargaan Daerah Tertib Ukur, serta predikat badan publik informatif dalam keterbukaan informasi.
Menutup penyampaiannya, Wali Kota menegaskan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kinerja serta pelayanan kepada masyarakat. (Rz)
