PANGKALPINANG – Komitmen pemberantasan korupsi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali mendapat sorotan positif dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
Dalam Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Tahun 2026 yang digelar di Ruang Pasir Padi, Kantor Gubernur Bangka Belitung, Kasatgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI, Untung Wicaksono, menyampaikan optimismenya terhadap capaian daerah tersebut.
Hal itu merujuk pada capaian Pemerintah Provinsi Bangka Belitung pada 2025 yang meraih peringkat kedua Pemerintah Daerah Terbaik dalam Pencegahan Korupsi melalui Tata Kelola Pemerintahan Daerah dari KPK RI.
“Babel sudah menunjukkan progres yang sangat baik. Dengan komitmen bersama, saya optimis tahun ini bisa meraih peringkat pertama,” ujar Untung, Rabu (8/4/2026).
Menurutnya, untuk meraih posisi teratas diperlukan konsistensi dalam penguatan sistem tata kelola, peningkatan integritas aparatur, serta komitmen berkelanjutan dalam transparansi dan akuntabilitas.
Dalam kesempatan tersebut, Untung Wicaksono juga menyerahkan secara langsung plakat penghargaan yang diraih pada 2025 kepada Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani.
Komitmen Perkuat Tata Kelola Bersih
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Hidayat Arsani menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas penghargaan yang diterima. Ia menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh elemen, termasuk dukungan masyarakat.
“Kami mengucapkan terima kasih atas penghargaan ini. Ini suatu kehormatan bagi rakyat Bangka Belitung. Capaian ini merupakan hasil kerja sama seluruh tim dan doa masyarakat,” ungkap Hidayat.
Ia menegaskan komitmennya untuk mempertahankan bahkan meningkatkan capaian tersebut, dengan menekankan pentingnya pemerintahan yang bersih melalui penempatan sumber daya manusia yang berintegritas serta pengelolaan keuangan yang transparan.
“Upaya kami jelas, meletakkan SDM yang bersih, keuangan yang bersih, dengan prinsip uang rakyat harus kembali ke rakyat. Pemborosan akan kita pangkas, dan tidak ada proyek mubazir di era saya. Semua harus sesuai aturan dan ketentuan,” katanya.
Penguatan Sinergi Perangkat Daerah
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung, Fery Afriyanto, mengimbau seluruh perangkat daerah agar proaktif dalam menindaklanjuti arahan KPK. Ia menekankan pentingnya sinergi dan keseriusan seluruh organisasi perangkat daerah dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi.
Kegiatan ini turut dihadiri pejabat dari Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI serta diikuti oleh seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung. (Rz)
