PANGKALPINANG – Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melaksanakan kunjungan spesifik ke PT TIMAH Tbk dalam rangka pembahasan operasional dan program revitalisasi tambang PT TIMAH Tbk di Pangkalpinang, pada Kamis (12/2/2026).
Kunjungan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid tersebut disambut oleh Direktur Utama PT TIMAH Tbk, Restu Widiyantoro, Direktur Produksi dan Komersial PT TIMAH Tbk, Ilhamsyah Mahendra, serta Direktur Operasi PT TIMAH Tbk, Handy Geniardi.
Para Anggota Komisi VI DPR RI meninjau kawasan tambang darat PT TIMAH Tbk di Kawasan Tanjung Gunung dan Kabupaten Bangka Tengah. Di lokasi tersebut, rombongan menggelar diskusi dan menyampaikan sejumlah masukan terkait operasional perusahaan. Kunjungan juga dilanjutkan ke kantor pusat PT TIMAH Tbk.
Meninjau Kinerja dan Revitalisasi
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid mengatakan kunjungan spesifik ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT TIMAH Tbk beberapa waktu lalu.
“Kita ingin melihat perkembangan kinerja kondisi dari PT TIMAH Tbk, karena revitalisasi PT TIMAH Tbk tidak hanya menyangkut teknik strategi perusahaan tetapi berkaitan dengan tanggung jawab profesional berkaitan dengan seluruh kekayaan alam dan sekarang ada progres yang luar biasa,” katanya.
Ia menyebutkan, jika tahun lalu penguasaan PT TIMAH Tbk terhadap IUP dalam pengelolaan tambang baru 20 persen, namun hari ini sudah meningkat sudah 50 persen.
“Upaya rekomendasi itu dijalankan dengan sangat baik oleh PT TIMAH Tbk. Kita memberikan apresiasi yang sangat tinggi,” katanya.
Rekomendasi untuk Penambangan dan Masyarakat
Dalam kunjungan tersebut, Komisi VI DPR RI merekomendasikan agar PT TIMAH Tbk melakukan penambangan sendiri dengan melibatkan masyarakat sekitar sebagai penerima manfaat dari keberadaan perusahaan di daerah.
Kedua, penambang ilegal diupayakan dilegalkan melalui wadah koperasi.
“Sehingga para penambang ilegal ini yang merupakan masyarakat biasa yang hidup di sekitar IUP PT TIMAH Tbk bisa mendapatkan kemanfaatan bisa memberikan kesejahteraan dengan kehadiran PT TIMAH Tbk,” katanya.
Pihaknya juga mendorong PT TIMAH Tbk untuk melakukan eksplorasi guna menambah sumber daya dan cadangan timah.
“Kita mendorong PT TIMAH Tbk untuk melakukan penambangan secara modern. Jadi ada modernisasi dan melakukan penambangan sehingga nilai tambah value daripada PT Timah itu semakin berkembang semakin tinggi,” katanya.
Direktur Utama PT TIMAH Tbk, Restu Widiyantoro mengatakan, PT TIMAH Tbk memiliki tagline Timah Untuk Rakyat yakni pelibatan masyarakat dalam proses bisnis perusahaan melalui skema koperasi, termasuk Koperasi Merah Putih, koperasi nelayan, dan koperasi penambangan.
“PT TIMAH Tbk punya tagline Timah Untuk Rakyat, Perusahaan melibatkan masyarakat dalam proses bisnis perusahaan melalui skema koperasi untuk bekerja sama dengan PT TIMAH Tbk,” katanya.
Sementara itu, Direktur Produksi dan Komersil PT TIMAH Tbk Ilhamsyah Mahendra menyampaikan PT TIMAH Tbk menyambut baik kunjungan dari Komisi VI DPR RI dan akan menindaklanjuti berbagai masukan yang disampaikan.
“Ada beberapa hal yang disampaikan diantaranya mengenai operasional safety, tanggung jawab pasca tambang serta pelibatan masyarakat dalam sistem penambangan karena penambangan timah ini sangat erat keterlibatannya dengan masyarakat,” katanya.
Selain itu, Komisi VI DPR RI juga memberikan atensi terhadap pengembangan logam tanah jarang (REE) yang selaras dengan arahan Presiden. PT TIMAH Tbk akan berkoordinasi dengan Perminas, Badan Industri Mineral (BIM), dan Danantara terkait pengembangan REE. (Rz)
