Kasus Keracunan Massal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tembus 5.000 Siswa

Kepala Staf Presiden (KSP) M Qodari mengungkapkan adanya ribuan siswa yang mengalami keracunan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyebutkan, data yang dihimpun dari Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menunjukkan jumlah kasus yang cukup tinggi.

Muhammad Qodari, Kepala Staf Kepresidenan, memberikan pernyataan resmi di Gedung Bina Graha, Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis (18/9/2025).

“(Data) dari Kemenkes, 60 kasus dengan 5.207 penderita, data 16 September. Kemudian BPOM, 55 kasus dengan 5.320 penderita, data per 10 September 2025,” ujar Qodari di Istana, Jakarta, Senin (22/9/2025).

Menurut Qodari, Jawa Barat tercatat sebagai daerah dengan insiden keracunan MBG terbanyak. “Puncak kejadian tertinggi pada bulan Agustus 2025 dengan sebaran terbanyak di Provinsi Jawa Barat,” jelasnya.

Ia menambahkan, ada empat faktor utama yang memicu terjadinya keracunan, antara lain kebersihan makanan, pengaturan suhu serta proses pengolahan yang tidak sesuai, potensi kontaminasi dari petugas, hingga adanya alergi pada sebagian penerima manfaat.

Lebih lanjut, Qodari menegaskan perlunya standar khusus dalam penyelenggaraan layanan gizi untuk mencegah kasus serupa. “Jadi singkatnya, SPPG itu harus punya SLHS dari Kemenkes sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan pada program MBG,” kata dia.

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah tidak menutup mata atas masalah ini. Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh agar program tidak berdampak buruk pada anak-anak.

“Ya harus selalu dilakukan evaluasi untuk bisa ditindaklanjuti, agar pelaksanaannya di lapangan bisa menjadi lebih baik. Jangan sampai kemudian anak-anak yang kemudian dirugikan,” ujar Puan di Gedung DPR RI, Senin (22/9/2025).

Puan mengakui, implementasi program MBG secara nasional memang penuh tantangan, sehingga pemerintah perlu melakukan pengawasan ketat dan evaluasi berkesinambungan. “Jadi memang tidak mudah untuk melaksanakan hal tersebut, karenanya memang pihak-pihak yang terkait harus bisa melakukan evaluasi total,” ucap politikus PDI-P itu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *