Lawangpos.com, Jakarta — Musisi senior Ahmad Dhani kembali mencuri perhatian publik setelah menyampaikan kritik terbuka terhadap program penulisan ulang sejarah nasional yang digagas pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah koordinasi Fadli Zon. Sabtu (5/7/2025).
Dalam unggahan di media sosial miliknya, Dhani menyuarakan kekhawatiran bahwa proyek ini berpotensi menggiring narasi sejarah ke arah yang bias dan menguntungkan pihak tertentu. Ia menegaskan, sejarah bangsa seharusnya ditulis berdasarkan fakta, bukan berdasarkan kepentingan politik yang sedang berkuasa.
“Kalau tujuannya untuk meluruskan sejarah, itu baik. Tapi kalau malah menghapus peran penting tokoh-tokoh yang tidak sejalan dengan narasi pemerintah, itu namanya manipulasi sejarah,” tulisnya.
Dhani menyoroti beberapa poin kontroversial, seperti penghilangan kontribusi tokoh-tokoh anti-komunis, pembingkaian sejarah yang condong ke satu sisi, serta tidak diakomodasinya tokoh-tokoh non-pemerintah dalam narasi nasional. Ia juga mempertanyakan siapa yang menentukan kebenaran dalam versi sejarah yang baru.
Sampai saat ini, Menteri Fadli Zon belum memberikan respons langsung. Namun pihak Kemendikbud menyatakan bahwa penyusunan ulang sejarah bertujuan memperkaya pemahaman kolektif masyarakat dan mengisi kekosongan dalam dokumentasi masa lalu, bukan mengaburkan fakta.
Komentar Dhani memantik perdebatan publik. Sebagian kalangan akademisi mendukung sikap kritis tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap integritas sejarah, sementara lainnya menilai perlu menunggu hasil akhir naskah sejarah tersebut sebelum memberikan penilaian.
Kontroversi ini menunjukkan bahwa sejarah bukan sekadar catatan masa lalu, tetapi juga arena perebutan makna dan legitimasi kekuasaan di masa kini. (Red/*)
