Belitung — Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Hidayat Arsani, menegaskan bahwa percepatan penyelesaian administrasi lahan menjadi kunci utama dalam mewujudkan rencana besar investasi kelapa di daerah ini.
Hal itu ia sampaikan saat memimpin pertemuan bersama sejumlah Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) di Wisma Bougenvile, Belitung, Rabu (3/9/2025). Dalam kesempatan itu, Gubernur Hidayat menekankan bahwa proses administrasi penyerahan kelompok harus segera dirampungkan agar investor dapat segera memulai pembangunan pabrik.
“Pertemuan kali ini seharusnya sudah masuk ke tahap survei lapangan. Tetapi karena dokumen lahan belum tuntas, kita perlu kembali menindaklanjutinya. Saya minta KPS bersama pemerintah daerah bisa lebih cepat menyelesaikan hal ini,” ucapnya.
Menurut Hidayat, lahan yang dipersiapkan merupakan kawasan negara dengan izin Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Melalui program investasi kelapa, ia optimistis lahan yang tidur bisa diaktifkan kembali sehingga memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Ia juga menjelaskan, skema yang ditawarkan kepada masyarakat cukup menguntungkan. Selain bisa ikut bekerja di perkebunan maupun pabrik, masyarakat akan memperoleh keuntungan 20 persen dari hasil produksi. Dengan begitu, investasi ini tidak hanya berorientasi pada industri, tetapi juga memberdayakan warga sekitar.
“Bibit kelapa nantinya akan didatangkan dari Sulawesi maupun dari Pulau Bangka. Semua bibit akan melalui proses seleksi ketat agar benar-benar berkualitas,” tambahnya.
Sebagai tahap awal, pemerintah menyiapkan lahan percontohan di Kecamatan Selat Nasik dengan luas sekitar 6.000 hektare. Namun, pihak investor menyampaikan bahwa mereka membutuhkan lahan yang lebih luas, minimal 32.000 hektare, agar pabrik dapat beroperasi maksimal.
Hidayat menegaskan bahwa survei lapangan tidak akan bisa dilakukan sebelum urusan administrasi selesai. Karena itu, ia meminta semua pihak bergerak cepat, baik pemerintah daerah maupun KPS, agar tidak ada hambatan berarti di kemudian hari.
“Kalau administrasi ini sudah tuntas, saya yakin investasi kelapa bisa segera berjalan. Ini bukan hanya soal pembangunan pabrik, tetapi juga membuka lapangan kerja dan memperkuat perekonomian daerah kita,” pungkasnya. (Mn/*)
