Pangkalpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kembali menegaskan komitmennya untuk selalu terbuka terhadap suara masyarakat. Hal ini terlihat saat Gubernur Babel, Hidayat Arsani, didampingi Penjabat Sekda, Fery Afriyanto, serta jajaran Forkopimda, turun langsung menemui massa aksi yang menggelar demonstrasi di Gedung DPRD Babel, Senin (1/9/2025).
Kehadiran jajaran pemerintah dan Forkopimda tersebut merupakan bentuk nyata keterbukaan serta kesediaan mendengarkan tuntutan rakyat tanpa perantara. “Hari ini, saya bersama Forkopimda hadir untuk memastikan bahwa suara rakyat tidak diabaikan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk menerima kritik, masukan, dan aspirasi dengan tangan terbuka,” ungkap Gubernur Hidayat.
Ia menambahkan, kritik dan tuntutan yang disampaikan mahasiswa akan dijadikan bahan evaluasi dalam menyusun kebijakan ke depan. “Aspirasi yang kalian sampaikan adalah masukan berharga. Ini akan menjadi pijakan kami dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, agar pembangunan Babel semakin berpihak pada masyarakat,” lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang tetap menjaga ketertiban selama aksi berlangsung. Menurutnya, sikap damai dan tertib menunjukkan kedewasaan demokrasi serta memperkuat posisi mahasiswa sebagai mitra kritis pemerintah. “Kami sangat menghargai penyampaian aspirasi yang dilakukan secara bermartabat. Mahasiswa adalah mitra strategis dalam menjaga stabilitas serta mendorong pembangunan daerah,” tegasnya.
Aksi yang digelar oleh ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Babel ini mengatasnamakan diri Gerakan Babel Menggugat. Massa mulai berkumpul sejak pukul 14.30 WIB di sekitar halaman DPRD Babel, kemudian diarahkan ke ruang Paripurna DPRD untuk menyampaikan tuntutan secara langsung.
Dalam forum tersebut, mahasiswa menyuarakan sepuluh poin tuntutan yang dianggap penting bagi kepentingan masyarakat Babel. Setelah dialog intensif antara mahasiswa dan perwakilan pemerintah, aksi ditutup dengan penandatanganan kesepakatan bersama sebagai bentuk komitmen untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan.
Langkah pemerintah bersama Forkopimda ini diharapkan menjadi bukti nyata bahwa keterbukaan, transparansi, dan partisipasi publik menjadi landasan utama dalam membangun Babel sebagai daerah yang demokratis dan sejahtera. (MK/*)
