Lawangpos.com, Pangkalpinang — Gelombang kekecewaan terhadap Maulan Aklil (Molen) kembali menyeruak menjelang Pilkada Ulang Pangkalpinang 2025. Kali ini datang dari Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Provinsi Bangka Belitung (Babel). Mereka menilai janji-janji politik Molen sulit dipercaya lagi setelah pengalaman pahit yang dialami para Pedagang Kaki Lima (PKL) pada periode kepemimpinan Molen sebelumnya.
Ketua APKLI Bangka Belitung, Mangimpal Lumbanturoan, menyatakan bahwa banyak kebijakan Molen justru merugikan pedagang kecil, mulai dari pelarangan berjualan di trotoar tanpa solusi relokasi yang strategis hingga kebijakan kontroversial yang melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) berbelanja di pedagang kaki lima.
“Setelah apa yang para UMKM rasakan di periode pertama, sulit rasanya untuk kembali percaya janji Molen. Kebijakan-kebijakan beliau dulu justru menekan, bukan memberdayakan kami,” tegas Mangimpal.
Menurutnya, yang paling menyakitkan adalah ketika Molen membuat larangan ASN berbelanja di PKL. Kebijakan itu dinilai memukul pendapatan pedagang kecil secara langsung.
“Bayangkan, ASN yang jumlahnya ribuan tidak boleh lagi belanja ke pedagang kaki lima. Itu bukan hanya mengurangi penghasilan kami, tapi juga merendahkan martabat pedagang kecil,” tambahnya dengan nada kecewa.
Kekecewaan APKLI tak berhenti di situ. Mereka juga menyoroti diskriminasi yang terjadi dalam berbagai event kuliner yang digelar Pemkot Pangkalpinang di masa kepemimpinan Molen. Dalam acara seperti Food Milenial Festival, hanya UMKM tertentu yang dipilih untuk tampil, sementara yang lain merasa dianaktirikan.
“Banyak pedagang merasa dipinggirkan. Padahal, kami semua punya hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, UMKM hanya dijadikan komoditas politik sesaat,” ujar Mangimpal.
Sebelumnya, pada 7 Desember 2022, media Bangkapos mencatat pernyataan Molen yang beralasan larangan ASN belanja di PKL demi ketertiban dan mengembalikan fungsi trotoar agar tidak terkesan kumuh. Namun bagi pedagang kecil, alasan itu sama sekali tidak masuk akal.
“Apapun alasannya, kebijakan itu nyata-nyata sangat merugikan PKL. Bagi kami, janji manis Molen di periode kedua ini sudah tidak lagi pantas dipercaya,” pungkas Ketua APKLI. (Mn/*)
