Pemerataan Pendidikan Jadi Fokus, Pemkot Pangkalpinang Genjot Pembangunan dan Peningkatan Mutu Sekolah
PANGKALPINANG – Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) terus menguatkan pembangunan sektor pendidikan. Sepanjang 2026, sejumlah program prioritas telah direalisasikan sebagai bagian dari upaya memperluas kesempatan belajar sekaligus meningkatkan mutu pendidikan bagi masyarakat.
Berbagai kebijakan tersebut merupakan perwujudan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkalpinang. Program yang dijalankan meliputi pembagian seragam sekolah gratis, bantuan biaya pendidikan, pembangunan unit sekolah baru, hingga pembenahan sarana dan prasarana pendidikan.
Langkah ini diarahkan agar setiap anak memperoleh kesempatan pendidikan yang lebih merata, khususnya bagi keluarga kurang mampu. Di samping itu, ketersediaan fasilitas sekolah yang memadai juga menjadi perhatian pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.
Salah satu program yang telah direalisasikan ialah pembagian seragam sekolah gratis beserta bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu. Program tersebut diluncurkan pada Sabtu (26/9/2026) di Stadion Depati Amir, dengan sasaran sebanyak 1.165 peserta didik mulai dari jenjang PAUD, SD, hingga SMP.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang, Darwin, menjelaskan bahwa bantuan diberikan berdasarkan jenjang pendidikan masing-masing peserta didik.
Bagi siswa SMP, bantuan mencakup satu set seragam sekolah lengkap dengan topi, dasi, dan kaus kaki, serta tabungan pendidikan sebesar Rp1 juta melalui Bank Sumsel Babel.
Sementara itu, peserta didik tingkat SD menerima seragam sekolah dan uang pembinaan sebesar Rp850 ribu. Adapun untuk jenjang PAUD, bantuan diberikan dalam bentuk perlengkapan belajar berupa buku gambar, krayon, penghapus, dan pensil, disertai bantuan pendidikan sebesar Rp650 ribu.
Darwin menyampaikan bahwa penetapan penerima bantuan dilakukan berdasarkan sejumlah ketentuan. Di antaranya, peserta didik harus terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), memiliki surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, serta merupakan warga Kota Pangkalpinang yang dibuktikan melalui kartu keluarga dan KTP orang tua.
Menambah Daya Tampung melalui Sekolah Baru
Selain memberikan dukungan langsung kepada peserta didik, Pemerintah Kota Pangkalpinang turut menaruh perhatian pada pemerataan akses pendidikan melalui pembangunan unit sekolah baru. Kebijakan ini menjadi salah satu jawaban atas meningkatnya kebutuhan daya tampung sekolah di sejumlah kawasan yang mengalami pertumbuhan penduduk.
Darwin menjelaskan, salah satu pembangunan yang tengah dilaksanakan ialah SMP Negeri 11 di kawasan Selindung, Kecamatan Gabek. Pembangunan tersebut dilakukan setelah pemerintah daerah mencermati perkembangan wilayah, termasuk pertambahan jumlah penduduk di Kecamatan Gabek, Gerunggang, dan Bukit Intan.
Kehadiran SMP Negeri 11 dinilai penting untuk menjawab keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Sebab, dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sebelumnya, SMP Negeri 7 yang selama ini melayani kawasan tersebut belum mampu menampung seluruh lulusan sekolah dasar yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP negeri.
Hingga kini, pembangunan SMP Negeri 11 masih berlangsung dan ditargetkan selesai pada akhir Desember 2026. Sekolah tersebut diharapkan dapat mulai beroperasi serta menerima peserta didik baru pada tahun ajaran 2027.
Upaya penambahan daya tampung juga direncanakan melalui pembangunan SMP Negeri 12 di Kecamatan Gerunggang. Menurut Darwin, penyusunan Detail Engineering Design (DED) untuk sekolah tersebut telah masuk dalam Anggaran Belanja Tambahan (ABT) 2026.
Adapun pembangunan fisiknya ditargetkan mulai dilaksanakan setelah pengesahan anggaran 2027, dengan harapan dapat beroperasi pada Juli 2027. Sekolah ini nantinya diproyeksikan melayani kebutuhan pendidikan masyarakat di wilayah Gerunggang, terutama Tuatunu, Kampak, dan Air Kepala Tujuh.
Untuk pembangunan satu unit SMP, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai sekitar Rp2 miliar. Penambahan sekolah baru tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah dalam memperluas jangkauan layanan pendidikan, seiring dengan pembenahan sekolah yang telah berdiri.
Revitalisasi Sekolah dan Peningkatan Mutu Pembelajaran
Sejalan dengan pembangunan unit sekolah baru, perhatian pemerintah juga diarahkan pada revitalisasi satuan pendidikan. Program ini merupakan kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), yang pelaksanaannya turut diteruskan di daerah.
Darwin menerangkan bahwa penetapan sekolah penerima program revitalisasi dilakukan oleh pemerintah pusat dengan mengacu pada data yang tercatat dalam Dapodik. Data tersebut memuat kondisi sarana dan prasarana pendidikan, termasuk tingkat kerusakan bangunan yang dikelompokkan dalam kategori ringan, sedang, hingga berat, serta dilengkapi dokumentasi kondisi fisik sekolah.
Sekolah yang memenuhi persyaratan selanjutnya mengikuti tahapan sesuai ketentuan pemerintah pusat. Dalam hal ini, Dindikbud Kota Pangkalpinang berperan melakukan pemantauan sekaligus memastikan data kondisi sekolah dalam Dapodik senantiasa diperbarui berdasarkan keadaan sebenarnya di lapangan.
Namun, pemerataan pendidikan tidak cukup hanya ditopang oleh ketersediaan bangunan dan fasilitas sekolah. Kualitas proses belajar mengajar juga perlu mendapat perhatian yang seimbang, terutama melalui peningkatan kemampuan dan kompetensi tenaga pendidik.
Atas dasar itu, peningkatan kualitas guru menjadi salah satu bagian dari upaya memperkuat mutu pendidikan di Kota Pangkalpinang. Berbagai kegiatan dilakukan melalui pelatihan, In House Training (IHT), lokakarya, hingga seminar guna mendukung pengembangan kemampuan tenaga pendidik.
Langkah tersebut turut diperkuat dengan pembangunan ruang kelas baru serta pemenuhan kebutuhan sarana pendidikan, khususnya di kawasan yang mengalami pertambahan jumlah peserta didik.
Di samping mengandalkan dukungan pemerintah, Pemkot Pangkalpinang juga membuka ruang kerja sama dengan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Kolaborasi ini diharapkan dapat membantu memenuhi berbagai kebutuhan dalam penyelenggaraan pendidikan.
Melalui rangkaian program tersebut, pembangunan pendidikan di Kota Pangkalpinang tidak hanya diarahkan pada perluasan akses bagi masyarakat, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan belajar peserta didik, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta tersedianya fasilitas sekolah yang layak dan memadai. (Mb)
